Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

8 Bulan Pandemi Covid-19: Tembus 400.000 Kasus dan Jumlah Pemeriksaan yang Turun

Kompas.com - 03/11/2020, 06:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memasuki bulan kedelapan pandemi Covid-19 tepat pada Senin (2/11/2020).

Kondisi ini terhitung sejak 2 Maret 2020 atau saat Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia.

Selama delapan bulan pandemi, tercatat ada 415.402 kasus Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, ada 345.566 pasien yang sembuh sembuh dan 14.044 orang meninggal dunia setelah tertular Covid-19.

Baca juga: 8 Bulan Pandemi, Kasus Covid-19 dan Pemeriksaan Spesimen Turun

Hingga 2 November, secara kumulatif pemerintah telah memeriksa 4.567.608 spesimen dari 2.919.560 orang yang diambil sampelnya.

Hingga Senin, kasus Covid-19 kini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia, dari Aceh hingga Papua.

Sudah ada 502 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat adanya penularan virus corona.

Artinya, pandemi Covid-19 sudah berdampak di lebih dari 97 persen wilayah Indonesia

Data pemeriksaan turun

Data pemeriksaan terkait Covid-19 dalam beberapa hari terakhir semakin menurun.

Penurunan ini terlihat dari jumlah spesimen dan jumlah orang yang diperiksa secara harian.

Dalam beberapa hari terakhir, jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19 berada di bawah target 30.000 spesimen per hari yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Penjelasan Satgas soal Penurunan Jumlah Pemeriksaan Terkait Covid-19

Berdasarkan catatan Kompas.com, sejak Jumat (30/10/2020) hingga Senin (2/11/2020) ini, pemeriksaan spesimen terlihat menurun dari hari-hari sebelumnya yang berhasil melampaui target.

Pada 30 Oktober pemerintah memeriksa 24.854 spesimen, 31 Oktober sebanyak 29.001 spesimen, dan 1 November 23.208 spesimen.

Sementara itu, jika dirunut berdasarkan data harian sejak 27 Maret 2020, penambahan kasus harian Covid-19 pun cenderung menurun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com