Komnas HAM Ungkap Proyektil Peluru Hilang di TKP Penembakan Pendeta Yeremia

Kompas.com - 02/11/2020, 21:50 WIB
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2020).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM mengungkapkan ada proyektil peluru yang hilang dari tempat kejadian perkara penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua.

“Terdapat barang bukti berupa pengambilan proyektil peluru dari lubang kayu balok di TKP yang tidak diketahui keberadaannya saat ini,” ungkap Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers daring, Senin (2/11/2020).

Anam menuturkan, pihaknya sudah mengonfirmasi hal tersebut kepada aparat kepolisian yang sudah berada di lokasi sebelum tim Komnas HAM.

Namun, katanya, aparat kepolisian tidak mengambil proyektil peluru di balok kayu, melainkan mengambil proyektil yang berada di bawah tungku.

Baca juga: Komnas HAM: Oknum TNI Diduga Terlibat Pembunuhan Pendeta Yeremia

“Sehingga ini penting bagi kami untuk menanyakan ke mana proyektil yang ada dalam balok kayu karena itu jelas sekali diambil setelah kejadian,” ujarnya.

Temuan Komnas HAM lainnya adalah ada upaya mengaburkan fakta-fakta seputar penembakan di TKP.

Hal itu terlihat dari banyaknya lubang tembakan dengan diameter yang beragam. Terdapat 19 lubang tembakan, baik di luar TKP, bagian atap atau seng kandang babi, serta pohon di sekitar TKP.

Berdasarkan penghitungan, tembakan dilepaskan pada jarak 9-10 meter dari luar TKP.

Menurut Anam, upaya itu diduga untuk menutupi fakta bahwa Pendeta Yeremia ditembak pada lengan kirinya dari jarak dekat atau kurang dari satu meter.

“Kami yakini ini pengalihan sudut tembakan untuk pengalihan bahwa ini tidak dilakukan dalam jarak pendek,” tutur dia. Komnas HAM juga menemukan adanya upaya agar jenazah korban tidak diperiksa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Nasional
Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
 Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Nasional
YLBHI: Kasus Pelanggaran 'Fair Trial' Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

YLBHI: Kasus Pelanggaran "Fair Trial" Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X