Kompas.com - 02/11/2020, 19:10 WIB
Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Dr. Widodo Muktiyo (Dok. Kementerian Komunikasi dan Informatika) Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Dr. Widodo Muktiyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Widodo Muktiyo mengatakan, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah memberikan kepastian tentang tenggat waktu analog switch off (ASO).

ASO merupakan periode ketika siaran analog dihentikan dan diganti dengan siaran digital.

Penggantian siaran analog ke digital merupakan salah satu transformasi digital di bidang penyiaran oleh Kemenkominfo.

Baca juga: Gambaran Perempuan di Media Penyiaran Dinilai Masih Erat dengan Ketidakadilan Gender

"Dari segi regulasi, pengesahan UU Cipta Kerja merevisi ketentuan terkait industri telekomunikasi, penyiaran, dan pos. Melalui UU Cipta Kerja kini terdapat kepastian tenggat waktu ASO serta terdapat batasan usaha lembaga penyiaran yang dapat menyedot potensi industri penyiaran," ujar Widodo di acara seminar rapat koordinasi nasional (rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Senin (2/11/2020).

Ia mengatakan, hal tersebut menjadi sangat penting dan akan melibatkan KPI dalam prosesnya untuk bisa mengawasi.

Terutama supaya seluruh lembaga penyiaran swasta, jejaring dan lembaga penyiaran publik (LPP) bisa tetap berjalan dengan baik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara dari segi teknis, kata dia, pihaknya juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang telah melakukan uji coba penyiaran digital baik televisi maupun radio.

Uji coba tersebut telah dilakukan sepanjang 2016-2020.

"Hanya kita masih tertunda dan adanya omnibus law, proses ini berjalan dengan penuh kepastian. Disamping itu, implemntasi ASO kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait," kata dia.

Adanya UU Cipta Kerja tersebut juga diharapkan dapat menjawab digitalisasi industri penyiaran.

Baca juga: Pemerintah Dorong Percepatan Migrasi Penyiaran Analog ke Digital

Apalagi berdasarkan data survei Kompas, kata Widodo, sebanyak 76,3 persen responden belum mengetahui kabar bahwa siaran televisi analog akan migrasi ke digital.

Kemudian 57,4 persen responden juga belum memiliki televisi yang dapat menangkap siaran digital.

"Ini tantangan kami untuk bagaimana optimalisasi pemanfaatan digital industri penyiaran dan bagaimana kita membangun mekanisme kerja sampai dua tahun ke depan agar sudah siap secara penuh," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

Nasional
UPDATE: Bertambah 164, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 53.280

UPDATE: Bertambah 164, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 53.280

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 6.407, Total 1.757.641 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 6.407, Total 1.757.641 Orang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 Varian Virus Corona Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Sebut 3 Varian Virus Corona Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 8.161, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.927.708

UPDATE: Bertambah 8.161, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.927.708

Nasional
Soal Pajak Pendidikan, Gus Ami: Tidak Sesuai dengan UUD 1945

Soal Pajak Pendidikan, Gus Ami: Tidak Sesuai dengan UUD 1945

Nasional
Terpapar Covid-19 meski Sudah Divaksin, Satgas: Vaksinasi Ulang Memungkinkan

Terpapar Covid-19 meski Sudah Divaksin, Satgas: Vaksinasi Ulang Memungkinkan

Nasional
Densus 88 Polri Tangkap Satu Tersangka Teroris di Bogor, Beragam Bahan Baku Bom Disita

Densus 88 Polri Tangkap Satu Tersangka Teroris di Bogor, Beragam Bahan Baku Bom Disita

Nasional
Mendagri Minta Belanja Lewat APBD Tidak Ditahan hingga Akhir 2021

Mendagri Minta Belanja Lewat APBD Tidak Ditahan hingga Akhir 2021

Nasional
Anggota Komisi X Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan, Ini Tanggapan Nadiem

Anggota Komisi X Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan, Ini Tanggapan Nadiem

Nasional
Minta Masyarakat Antusias, Wapres: Ajak Tetangga, Teman Supaya Cepat Divaksin Covid-19

Minta Masyarakat Antusias, Wapres: Ajak Tetangga, Teman Supaya Cepat Divaksin Covid-19

Nasional
Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Nasional
Polri: 13 Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Bantu Sembunyikan DPO Teroris Lainnya

Polri: 13 Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Bantu Sembunyikan DPO Teroris Lainnya

Nasional
Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X