Kemenkominfo: UU Cipta Kerja Pastikan Tenggat Waktu Migrasi Penyiaran Analog ke Digital

Kompas.com - 02/11/2020, 19:10 WIB
Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Dr. Widodo Muktiyo (Dok. Kementerian Komunikasi dan Informatika) Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Dr. Widodo Muktiyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Widodo Muktiyo mengatakan, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah memberikan kepastian tentang tenggat waktu analog switch off (ASO).

ASO merupakan periode ketika siaran analog dihentikan dan diganti dengan siaran digital.

Penggantian siaran analog ke digital merupakan salah satu transformasi digital di bidang penyiaran oleh Kemenkominfo.

Baca juga: Gambaran Perempuan di Media Penyiaran Dinilai Masih Erat dengan Ketidakadilan Gender

"Dari segi regulasi, pengesahan UU Cipta Kerja merevisi ketentuan terkait industri telekomunikasi, penyiaran, dan pos. Melalui UU Cipta Kerja kini terdapat kepastian tenggat waktu ASO serta terdapat batasan usaha lembaga penyiaran yang dapat menyedot potensi industri penyiaran," ujar Widodo di acara seminar rapat koordinasi nasional (rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Senin (2/11/2020).

Ia mengatakan, hal tersebut menjadi sangat penting dan akan melibatkan KPI dalam prosesnya untuk bisa mengawasi.

Terutama supaya seluruh lembaga penyiaran swasta, jejaring dan lembaga penyiaran publik (LPP) bisa tetap berjalan dengan baik.

Sementara dari segi teknis, kata dia, pihaknya juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang telah melakukan uji coba penyiaran digital baik televisi maupun radio.

Uji coba tersebut telah dilakukan sepanjang 2016-2020.

"Hanya kita masih tertunda dan adanya omnibus law, proses ini berjalan dengan penuh kepastian. Disamping itu, implemntasi ASO kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait," kata dia.

Adanya UU Cipta Kerja tersebut juga diharapkan dapat menjawab digitalisasi industri penyiaran.

Baca juga: Pemerintah Dorong Percepatan Migrasi Penyiaran Analog ke Digital

Apalagi berdasarkan data survei Kompas, kata Widodo, sebanyak 76,3 persen responden belum mengetahui kabar bahwa siaran televisi analog akan migrasi ke digital.

Kemudian 57,4 persen responden juga belum memiliki televisi yang dapat menangkap siaran digital.

"Ini tantangan kami untuk bagaimana optimalisasi pemanfaatan digital industri penyiaran dan bagaimana kita membangun mekanisme kerja sampai dua tahun ke depan agar sudah siap secara penuh," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X