Daftar Provinsi Tidak Naikkan UMP 2021, Termasuk Jabar, Banten, dan Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Surat edaran tersebut berisi keputusan untuk tidak akan menaikan minimum provinsi (UMP) tahun 2021.

Dilansir dari Kontan.id, hingga Selasa (27/10/2020) tercatat ada 18 provinsi yang sepakat untuk melaksanakan surat edaran tersebut.

"Terkait dengan upah minimum provinsi, sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi akan mengikuti surat edaran menteri ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Daftar 5 Provinsi yang Tetap Naikkan UMP 2021

Adapun, 18 provinsi yang akan melaksanakan SE tentang upah minimum 2021 yakni Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu.

Kemudian Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara.

Serta, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Papua.

Namun, pada 30 Oktober tercatat sudah ada 28 provinsi yang akan melaksanakan surat edaran tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani.

Baca juga: Alasan Ridwan Kamil Tidak Menaikkan UMP Jabar

Ia mengatakan, sudah 28 provinsi yang menyatakan akan mengikuti aturan aurat edaran tentang penetapan upah minimum 2021 pada masa pandemi Covid-19.

"Sudah ada 28 provinsi, termasuk Papua," katanya kepada Kompas.com, Jumat (30/10/2020).

Sayangnya Dinar tidak merinci lebih lanjut mengenai daftar provinsi mana saja yang mengikuti arahan surat edaran pemerintah soal kenaikan upah.

Kendati demikian, ada lima provinsi yang memutuskan untuk tetap menaikan UMP tahun 2021.

Lima provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.

Baca juga: Jika Omnibus Law Tak Dicabut dan UMP Tidak Naik, Said Iqbal: Kami Akan Mogok Kerja Nasional

Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020,” ujar Ida Fauziah.