Gus Menteri Tekankan Pembangunan Desa Diarahkan pada 18 Tujuan Berkelanjutan

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pembangunan desa diarahkan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) desa.

"SGDs Desa merupakan pembangunan total desa yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan di desa," kata Abdul Halim Iskandar atau yang biasa disapa Gus Menteri, seperti dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (2/11/2020).

Hal tersebut dikatakan Gus Menteri, saat memenuhi undangan The International Telecommunication Union (ITU) untuk menjadi pembicara dalam Dialog Panel bertema Kolaborasi Antarsektoral untuk Mendukung Kemajuan Digital Menuju SDGs, yang digelar secara virtual, Senin (2/11/2020).

Adapun 18 tujuan yang dimaksud Gus Menteri, antara lain menciptakan Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, serta Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi.

Ada pula Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, serta Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan.

Baca juga: Terus Berinovasi, Kemendes PDTT Raih Penghargaan dari IPB

Berikutnya, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, serta Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Poin terakhir ditujukan untuk membumikan narasi SDGs desa. Maksudnya, SDGs desa menghargai keberagaman agama, budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia, serta menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan.

SDGs desa pun diyakini berkontribusi 74 persen atas pencapaian SDGs nasional.

“Kami melokalkan SDGs global ke konteks desa untuk memudahkan kampanye, implementasi di lapangan, dan pengorganisasian dari pusat ke desa," kata Gus Menteri, seperti dalam keterangan tertulisnya.

SDGs desa, lanjut Gus Menteri, diimplementasikan mulai 2021 sesuai Peraturan Menteri Desa (Permendesa) PDTT Nomor 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.

Desa digital

Gus Menteri mengatakan, Desa Digital juga termasuk pada SDGs poin ke-17 yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. Adapun kemitraan yang dimaksud adalah kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional.

Sebagai infromasi, saat ini terdapat 233 desa yang menjadi contoh Desa Digital di Indonesia. Salah satunya Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun target Desa Digital adalah ketersediaan jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi, sehingga informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik.

Kemudian, target selanjutnya adalah ketersediaan data statistik dan SDGs desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa, serta rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) desa di atas 12 persen per tahun.

Baca juga: Hingga 2022, Kemendes PDTT Targetkan Pendirian 5.300 Lembaga Keuangan Desa

Tak hanya itu, desa juga diharapkan mengembangkan platform android pasardesa.id sebagai market place lokal, sehingga menjaga jarak pedagang dan pembeli. Selama 7 bulan ini, omset pasardesa.id mencapai Rp 1,7 miliar.

Untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendes PDTT Nomor 8/2020, desa juga diharap mengembangkan aplikasi Tanggap Covid-19, dan menginformasikan hasil rapid test, warga positif, dan warga di ruang isolasi desa melalui media sosial internal desa.

Perkembangan penanganan pandemi Covid-19 dari 74.953 desa sendiri bisa diperoleh dari Sistem Informasi Pembangunan Desa, yang mencatat kegiatan Desa Tanggap Covid-19 sampai level nasional.

Pada sistem tersebut dapat diketahui bahwa hingga Minggu (1/11/2020), sebanyak Rp 3,17 triliun dana desa dibelanjakan untuk penanganan Covid-19, salah satunya pendirian Pos Relawan Desa Lawan Covid-19 di 56.436 desa yang merekrut 1.880.174 relawan.

Baca juga: Hadiri Rapat Evaluasi Pengelolaan Dana Desa, Kemendes Bicara Soal Penyaluran Bantuan dari Kementrian

Relawan itu mendata jumlah pemudik ke desa sebanyak 1.044.558 orang, dan warga rentan sakit sebanyak 119.860 orang. Relawan juga mendirikan tempat isolasi di 21.292 desa, dengan 85.168 unit tempat tidur yang telah digunakan 191.61 orang dalam pemantauan (ODP).

“Mereka melakukan pula sosialisasi hidup sehat di 59.125 desa, melakukan penyediaan tempat cuci tangan di tempat publik 56.056 desa, penyemprotan disinfektan di 57.154 desa, dan pengadaan masker bagi warga di 39.683 desa,” kata Gus Menteri.

Monitoring yang diikuti penanganan di lapangan itu terbukti efektif menangani pandemi Covid-19. Sebab, kasus suspect dan terkonfirmasi Covid-19 di seluruh desa jauh lebih rendah daripada nasional.

Pada November-Desember 2020, penyempurnaan sistem informasi desa yang kini terpadu dengan pencapaian SDGs desa tersebut pun diuji coba.

Baca juga: Cegah Perkawinan Anak, Kemendes PDTT Kembangkan Advokasi Hukum di Desa

Data-data dari kementerian lain, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan negara lain turut diinput sebagai data desa. Seluruh data diolah di Kementerian Desa PDTT berbasis artificial intelligent.

“Ini menghasilkan informasi terkini desa-desa di Indonesia, sekaligus rekomendasi pencapaian SDGs bagi masing-masing desa di Indonesia. Rekomendasi ini harus diimplementasikan sebelum desa melakukan kegiatan lainnya,” kata Gus Menteri.

Gus Menteri pun mengatakan, untuk mewujudkan Desa Digital, kerja sama antarnegara yang mencakup pemenuhan infrastruktur Desa Digital seperti jaringan internet, komputer, handphone, alat-alat early warning system, serta pelatihan operator desa berjejaring perlu dilakukan.

Adapun bantuk kerja sama yang disarankan adalah pertukaran informasi program, contoh baik, angjangsana, serta pertukaran informasi kebutuhan dan ketersediaan komoditas desa lintas negara untuk menunjang perdagangan.

Baca juga: Kurangi Kesenjangan Sosial, Kemendes PDTT Siapkan 9 Target Capaian Kinerja

“Integrasi informasi SDGs Desa antarnegara dapat disusun untuk mempercepat peningkatan pengetahuan dan akurasi kebijakan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat," kata Gus Menteri.