Menko Polhukam: Konten Siaran Televisi dan Radio Harus Mencerdaskan Bangsa

Kompas.com - 02/11/2020, 15:52 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) berdoa saat menghadiri Hari Konstitusi 2020 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenko Polhukam Mahfud MD (kanan) berdoa saat menghadiri Hari Konstitusi 2020 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan pentingnya konten penyiaran televisi dan radio dalam rangka mencerdaskan bangsa.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2020 secara virtual, Senin (2/11/2020).

"Pada implementasi di dalam penyiaran, konten yang disajikan lembaga penyiaran ini, baik televisi maupun radio, harus dapat mencerdaskan bangsa," ujar Mahfud, Senin (2/11/2020).

Baca juga: KPI: Konten Hiburan Banyak yang Berpotensi Melanggar Isi Siaran

Mahfud mengatakan konten penyiaran televisi dan radio juga harus mampu mengjangkau upaya menjaga keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

Hal itu dilakukan supaya konten penyiaran televisi dan radio mempunyai dampak terhadap keutuhan NKRI.

Selain itu, kata Mahfud, yang tak kalah penting adalah kontribusi konten penyiaran televisi dan radio Indonesia dalam membina ketertiban dunia.

"Harus juga dapat menjaga ketertiban dunia," kata dia.

Mahfud menambahkan, maraknya isu sensitif di media dapat memunculkan keresahan masyarakat akibat banyaknya perbedaan pandangan dari beragam kelompok masyarakat.

Sejalan dengan itu, derasnya arus informasi yang diterima masyarakat dari media belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi yang memadai.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Tetap Umumkan Kasus Harian Covid-19 Melalui Siaran Televisi

Karena itu, Mahfud meminta agar KPI memanfaat iklan layanan masyarakat.

Menurutnya, persentase iklan layanan masyarakat sejauh ini masih rendah.

"Iklan layanan masyarakat atau ILM menjadi salah satu bentuk literasi media yang sangat mudah menjangkau masyarakat. Persentasenya masih sangat kecil dibandingkan dengan iklan lainnya," terang dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AD Kukuhkan 221 Anggota Kowad Prasis Dikmaba

TNI AD Kukuhkan 221 Anggota Kowad Prasis Dikmaba

Nasional
Mahfud MD: Siapa yang Bunuh 6 Laskar FPI, Kita Buka di Pengadilan

Mahfud MD: Siapa yang Bunuh 6 Laskar FPI, Kita Buka di Pengadilan

Nasional
Besok, Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Unlawful Killing terhadap Laskar FPI

Besok, Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Unlawful Killing terhadap Laskar FPI

Nasional
Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Nasional
Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Nasional
Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Nasional
KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

Nasional
TP3 Yakin Penembakan FPI Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Ada 3 Syaratnya

TP3 Yakin Penembakan FPI Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Ada 3 Syaratnya

Nasional
BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

Nasional
Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Nasional
BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

Nasional
Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Nasional
Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X