Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Muktamar IX, Sekjen Bantah Anggapan PPP Krisis Tokoh

Kompas.com - 02/11/2020, 15:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membantah anggapan partainya tengah mengalami krisis tokoh menjelang digelarnya Muktamar IX pada 19-21 Desember 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Arsul menjelaskan, Muktamar IX diselenggarakan lebih demokratis, sehingga muncul usulan nama-nama tokoh di luar internal PPP untuk maju sebagai calon ketua umum.

"Tentu kami dikritisi juga, ada krisis kepemimpinan di PPP. Ya enggak ada krisis, namanya juga demokrasi, ruang partisipasi sehingga siapa saja dibolehkan mengusulkan," kata Arsul dalam konferensi pers secara, Senin (2/11/2020).

Baca juga: PPP Undang Presiden Jokowi Buka Muktamar IX di Makassar

Arsul mengatakan, meski muncul usulan nama-nama tokoh di luar PPP, namun persyaratan dalam AD/ART partai mewajibkan mereka yang maju sebagai calon ketua umum setidaknya pernah menjadi pengurus DPP selama satu periode.

Menurut Arsul, persyaratan tersebut sekaligus mengukuhkan identitas PPP sebagai partai kader.

"Untuk masuk caketum itu harus pernah jadi pengurus di tingkat pusat PPP, setelah itu baru di Muktamar bisa jadi calon ketua umum, supaya indentitas PPP sebagai partai kader tidak hilang. Itu aja," ujar Arsul.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah nama mulai muncul sebagai kandidat ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Tak hanya dari internal partai, beberapa nama tenar dari luar partai seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno pun turut muncul.

Baca juga: Sekjen: PPP Bakal Gelar Muktamar IX Desember 2020 di Makassar

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, menculnya nama kandidat ketua umum dari luar PPP menjadi indikasi bahwa ada persoalan di internal partai tersebut.

“Boleh jadi memang PPP sedang krisis tokoh sebagai ikon PPP. Sehingga calon ketua umum PPP akhirnya mencuat di luar eksternal,” kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (27/10/2020).

Idealnya, ia mengatakan, setiap partai memiliki figur sentral yang dapat menjadi simbol bagi partai tersebut. Keberadaan figur itu cukup penting, terutama dalam mendulang elektoral partai pada saat pemilu.

Pada kemudian hari, Pangi menambahkan, figur tersebut dapat dicalonkan sebagai kandidat ketua umum pada saat partai menggelar pemilihan ketua umum baru.

Namun kondisi itu dapat dikecualikan, apabila partai memiliki mesin partai yang cukup kuat dan mengakar seperti Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sehingga, partai tersebut tidak lagi bergantung pada magnet elektoral tokoh tertentu maupun ketua umum untuk mendulang suara.

Baca juga: Jelang Muktamar, Waketum PPP: Kami Berupaya Keluar dari Krisis di Pemilu 2019

“Ketika kader sendiri sudah enggak bisa diharapkan mampu menahkodai PPP, jelas itu musibah bagi PPP. Kenapa enggak percaya diri mengusung kader sendiri? Kenapa ada wacana kans Sandi, Khofifah, berpeluang menjadi ketua umum PPP?” ucapnya.

Pangi menilai, salah satu problematika yang kini tengah dihadapi PPP yaitu proses kaderisasi yang tidak berjalan maksimal. Hal itu disebabkan karena PPP kerap menjadi partai papan tengah bawah pada saat pemilu dilaksanakan.

Pada Pileg 2019 lalu, misalnya, partai yang telah berdiri sejak 1973 itu hanya berada di urutan kesembilan dalam perolehan suara. Dengan 6,3 juta suara yang berhasil didulang, PPP masih kalah di bawah Partai Amanat Nasional (9,5 juta suara), PKS (11,4 juta suara), maupun Partai Kebangkitan Bangsa (13,5 juta suara), di anntara kalangan partai berbasis agama.

Baca juga: Hadiri Mukernas V PPP, Sekjen Versi Muktamar Jakarta: Kami Sudah Melebur

Perolehan suara yang berhasil dicapai PPP pun tidak lebih baik bila dibandingkan dengan Pileg 2014, yang saat itu mampu mendulang 8,1 juta suara. Tak hanya itu, akibat perolehan suara yang turun, jumlah kursi PPP pun menyusut hingga 20 kursi. Kini, hanya 19 kader PPP yang berhasil duduk di kursi parlemen.

“PPP saya cermati sudah mentok, sudah segitu-gitu saja elektabilitasnya. Hanya cukup untuk lolos ambang batas parlemen,” ucapnya.

“Begitu juga anak muda, enggak terlalu minat gabung ke PPP. Kebanyak didominasi tokoh tua ketimbang anak muda, sehingga magnet PPP kurang. Dan ini jelas secara tak langsung berdampak pada proses kaderisasi yang semakin lemah,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Nasional
Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

Nasional
Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Nasional
Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Nasional
Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Nasional
Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
'Contraflow' Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

"Contraflow" Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Nasional
Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Nasional
Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com