Kompas.com - 02/11/2020, 11:02 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mencari para tersangka kasus korupsi yang berstatus buron, termasuk eks caleg PDI-P Harun Masiku.

Hal ini disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menanggapi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengusulkan agar satuan tugas pencarian Harun diganti oleh tim yang berhasil menangkap eks Sekretaris MA Nurhadi dan kawan-kawan.

"Kami tentu hargai masukan dari ICW tersebut, namun demikian perlu kami sampaikan bahwa setelah tertangkapnya tersangka HS (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto), KPK juga terus mencari keberadaan para DPO lainnya termasuk tersangka HAR (Harun)," kata Ali, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Ali menuturkan, satgas pencarian Harun Masiku juga telah dievaluasi untuk mengoptimalkan pencarian Harun yang sudah buron selama sembilan bulan.

"Satgas yang bertanggung jawab menyelesaikan perkara dimaksud telah pula dilakukan evaluasi agar lebih optimal dalam upaya proses pencarian DPO dimaksud," kata Ali.

Mengenai usulan ICW, Ali menyebut perkara Nurhadi dan kawan-kawan dilakukan oleh beberapa kepala satgas penyidikan, termasuk satgas yang dipimpin Novel Baswedan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ali pun menjelaskan, penugasan tim penyidik KPK diberikan oleh Direktur Penyidikan sesuai porsi beban kerja perkara yang sedang diselesaikan oleh masing-masing satgas.

Baca juga: Jejak 8 Bulan Buron Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi Rp 45,7 Miliar

Adapun tugas dan kewajiban satgas di antaranya pengumpulan alat bukti dan pemberkasan perkara termasuk mencari tersangka yang ditetapkan sebagai buronan.

"Jika tersangkanya ditetapkan sebagai DPO maka menjadi tanggungjawab dari satgas yang dari awal telah ditunjuk menyelesaikan berkas perkara tersebut untuk mencari keberdaan DPO dimaksud," kata Ali.

Sebelumnya, peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta KPK mengevaluasi tim satgas pencarian Harun Masiku yang dinilai gagal meringkus tersangka kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu.

"Sebagai alternatif, mungkin tim yang berhasil meringkus Nurhadi, Rezky, dan Hiendra dapat diberdayakan untuk dapat segera meringkus Harun Masiku," ujar Kurnia, Jumat (30/10/2020).

Baca juga: KPK Optimistis Bisa Tangkap Harun Masiku



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Nasional
Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Nasional
Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Nasional
Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Nasional
Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Nasional
Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Nasional
Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Nasional
Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan 'Leadership In Crisis', Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan "Leadership In Crisis", Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Nasional
Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Nasional
Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Nasional
Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X