Kompas.com - 01/11/2020, 19:54 WIB
Said Iqbal menjadi saksi dalam sidang Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019) KOMPAS.COM/PAVEL TANUJAYASaid Iqbal menjadi saksi dalam sidang Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, keputusan pemerintah yang tak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 memperburuk nasib buruh.

Sebab, buruh baru saja mendapatkan kabar yang tak menggemberikan setelah DPR mengesakan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

"Di tengah penolakan Omnibus Law di mana buruh bersikeras membatalkan UU Cipta Kerja ini ditambah dengan masalah upah. Ini bisa terjadi sesuatu yang membuat buruh makin terpuruk," kata Said dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (1/11/2020).

Baca juga: Presiden KSPI: Banyak Perusahaan yang Sanggup jika UMP Naik

Ia meminta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mencabut Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Ia pun meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan pengusaha dan pekerja karena menurut dia masih ada perusahaan yang mampu menaikkan UMP 2021 di tengah pandemi Covid-19.

Said mengatakan, bila pemerintah tetap bersikeras tak menaikkan UMP 2021 akan memperberat nasib buruh sekaligus membuat perekonomian lesu lantaran daya beli pekerja menurun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia meminta surat tersebut direvisi dan ditambahkan klausul tetap menaikkan UMP 2021 bagi perusahaan yang mampu sesuai kemampuan mereka berdasarkan diskusi di dewan pengupahan daerah.

"Jadi enggak boleh menang-menangan. Yang mampu naikkan, yang tidak mampu jangan naikkan," kata dia.

Baca juga: Bulan November, KSPI Lakukan Rentetan Aksi Unjuk Rasa

Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum di tahun depan. Kondisi perekonomian dan perusahaan yang sulit akibat pandemi corona dinilai sebagai alasan utama hal tersebut.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Dengan terbitnya surat edaran tersebut maka pemerintah telah memutuskan upah minimum 2021 tidak akan mengalami kenaikan atau setara dengan upah minimum tahun ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.