Kompas.com - 01/11/2020, 11:01 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reforrmasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reforrmasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah tak membutuhkan banyak formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada era kenormalan baru.

Untuk itu, ia meminta kepala lembaga yang membuka pendaftaran CPNS menyesuaikan susunan formasi dengan kebutuhan riil. Tjahjo mengingatkan agar formasi CPNS tak disusun berdasarkan keinginan kepala lembaga, kementerian, dan pimpinan daerah.

Baca juga: Menpan-RB: Jangan Kunjungi Zona Merah, Ini Update Zona Covid-19

"Seringkali kementerian atau lembaga, khususnya pemda, menyusun formasi atas dasar keinginan. bukan atas dasar kebutuhan nyata. Sehingga terjadi pegawai yang direkrut tidak dapat didayagunakan secara optimal," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Minggu (1/11/2020).

"Terlebih lagi dengan adanya era kenormalan baru, di mana banyak bidang pekerjaan yang pada kenyataannya tidak memerlukan begitu banyak pegawai," lanjut dia.

Tjahjo menuturkan, saat ini banyak formasi pegawai yang tergantikan dengan teknologi informasi, lantaran pada era kenormalan baru diharuskan meminimalisasi tatap muka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, hal tersebut menjadi tren dan digunakan hampir di setiap lembaga. Dengan demikian, kebutuhan pegawai tak lagi sebanyak dahulu dan kinerja lembaga menjadi lebih efisien.

"Dengan pendekatan teknologi informasi, sebagian pekerjaan dapat dialihkan ke dalam sistem, sehingga kebutuhan nyata pegawai tidak sebanyak kebutuhan yang diinginkan," kata Tjahjo.

Baca juga: Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Tjahjo menambahkan, pembukaan rekrutmen CPNS merupakan pengalihan dari rekrutmen CPNS pada 2019 dan 2020.

"Namun demikian, pengalihan ini tetap memperhitungkan kebutuhan nyata dari instansi kementerian, lembaga, dan Pemda masing-masing," lanjut Tjahjo.

Sebelumnya Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Andi Rahadian, juga membenarkan informasi tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LAN Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021

LAN Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021

Nasional
Wapres Yakin Wisata Halal Dapat Tingkatkan Wisatawan ke Indonesia

Wapres Yakin Wisata Halal Dapat Tingkatkan Wisatawan ke Indonesia

Nasional
Sebelum Meninggal, Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi Lalu Alami Nyeri Perut

Sebelum Meninggal, Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi Lalu Alami Nyeri Perut

Nasional
Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

Nasional
YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

Nasional
Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

Nasional
PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

Nasional
Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

Nasional
Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

Nasional
YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

Nasional
Kepada Lulusan Poltekesos Bandung, Risma: Ayo Kita Selesaikan Masalah Sosial

Kepada Lulusan Poltekesos Bandung, Risma: Ayo Kita Selesaikan Masalah Sosial

Nasional
Pemerintah Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Peparnas XVI 2021 di Papua

Pemerintah Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Peparnas XVI 2021 di Papua

Nasional
Hujan Deras Iringi Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata

Hujan Deras Iringi Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 54,9 Persen

UPDATE 26 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 54,9 Persen

Nasional
Sudi Silalahi, Jenderal Kepercayaan SBY Penanam Terung dan Pare

Sudi Silalahi, Jenderal Kepercayaan SBY Penanam Terung dan Pare

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.