Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kecam Pernyataan Presiden Perancis yang Dinilai Hina Islam

Kompas.com - 31/10/2020, 14:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan tanggapan atas kekerasan dan aksi teror yang terjadi di Perancis dalam beberapa waktu terakhir.

Selain itu, Jokowi juga mengecam pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina umat Islam.

"Yang pertama, Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice, yang telah memakan korban jiwa," ujar Jokowi dikutip dari tayangan konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (31/10/2020) sore.

"Kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Perancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia," tuturnya.

Baca juga: Indonesia Kecam Pernyataan Presiden Perancis


Menurut Jokowi, pernyataan Macron dapat memecah belah persatuan antar-umat beragama di dunia.

Padahal, saat ini dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Jokowi melanjutkan, kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan.

"Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme," tutur Jokowi.

"Teroris adalah teroris. Teroris tidak ada hubungannya dengan agama apa pun," kata dia.

Baca juga: Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban dalam Serangan di Perancis

Terakhir, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik.

Dalam konferensi pers tersebut, Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, dan sejumlah perwakilan organisasi keagamaan.

Perwakilan yang hadir antara lain dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja imIndonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Khong Hu Cu Indonesia (Matakin).

Sebelumnya, pernyataan Macron mengenai Islam juga telah memicu kemarahan bagi negara-negara mayoritas Muslim.

Baca juga: Indonesia Kecam Serangan Mematikan di Perancis

Macron menyatakan akan melawan segala bentuk "separatisme Islam" pasca-peristiwa pemenggalan seorang guru bernama Samuel Paty di luar Paris, awal Oktober.

Paty sebelumnya dibunuh karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada para muridnya di kelas tentang kebebasan berbicara.

Dalam dua bulan terakhir, terdapat sejumlah insiden berdarah setelah Charlie Hebdo menerbitkan kartun tersebut.

Pertama, penyerangan di dekat kantor Charlie Hebdo pada 24 September; serangan terhadap penjaga kemanan di kantor Konsulat Perancis di Jeddah, Arab Saudi; serta serangan yang menewaskan tiga orang di Nice, Kamis (29/10/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com