KILAS

Pada 2021, Penggunaan Dana Desa Mengacu pada Pembangunan Desa Ramah Perempuan

Kompas.com - 30/10/2020, 15:45 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar bersama Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, pada Rakernas dan Mukernas Muslimat NU, di Malang, Jumat (30/10/2020). DOK. Humas Kemendes PDTTMendes PDTT Abdul Halim Iskandar bersama Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, pada Rakernas dan Mukernas Muslimat NU, di Malang, Jumat (30/10/2020).

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri mengatakan, pada 2021 penggunaan dana desa mengacu ke sustainable development goals (SDGs) yang mengandung poin desa berkesetaraan gender atau ramah perempuan.

"Hal tersebut dipilih karena hingga saat ini, persoalan yang dihadapi perempuan masih sangat kompleks," kata Gus Menteri seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Hal tersebut dikatakan Gus Menteri, saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), di Malang, Jumat (30/10/2020).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 menunjukan, pada dunia kerja, proporsi jabatan manager untuk perempuan hanya 30,6 persen, sedangkan laki-laki mencapai 69,3 persen.

Padahal, kesempatan melanjutkan pendidikan SMA sederajat masih didominasi perempuan yaitu 86,6 persen, sedangkan laki-laki 82,3 persen.

Baca juga: Hadiri Rapat Evaluasi Pengelolaan Dana Desa, Kemendes Bicara Soal Penyaluran Bantuan dari Kementrian

Masalah kekerasan seksual yang dialami perempuan muda di desa juga masih relatif besar meski tidak setinggi di kota.

Gus Menteri mengatakan, kekerasan seksual di desa cenderung terjadi dalam bentuk pemerkosaan alias seksual kontak, angkanya mencapai 10,7 persen.

“Dibutuhkan kebijakan represif kepada pelaku dan kebijakan rehabilitatif bagi korban,” kata Gus Menteri.

Untuk mempercepat perwujudan hal tersebut, Gus Menteri pun mengajak NU yang menurutnya merupakan organisasi perempuan besar dengan anggota tersebar hingga pelosok desa, terlibat membantu program-program Kemendes PDTT pada desa ramah perempuan.

Baca juga: Cegah Perkawinan Anak, Kemendes PDTT Kembangkan Advokasi Hukum di Desa

“Dalam upaya percepatan mewujudkan apa yang menjadi program pembangunan, tidak ada pilihan lain bagi Kemendes PDTT kecuali bersinergi dengan muslimat,” kata Gus Menteri.

Adapun beberapa indikator yang ditetapkan Kementerian Desa (Kemendes) PDTT terkait desa ramah perempuan antara lain mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30 persen, dan pelajar perempuan SMA sederajat mencapai 100 persen.

Kemudian, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang hadir dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) minimal 30 persen.

“Usia kawin harus di atas 18 tahun. Perempuan melahirkan di umur 15 hingga 19 tahun harus 0 persen,” kata Gus Menteri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Lebih dari 70 Persen

Satgas: Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Lebih dari 70 Persen

Nasional
Serba-serbi Sistem ETLE yang Disinggung Komjen Listyo Sigit...

Serba-serbi Sistem ETLE yang Disinggung Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Kapasitas RS Hampir Penuh, Masyarakat Diminta Kerja Sama Putus Penularan Covid-19

Kapasitas RS Hampir Penuh, Masyarakat Diminta Kerja Sama Putus Penularan Covid-19

Nasional
Menanti Realisasi Vaksinasi Mandiri dari Pemerintah

Menanti Realisasi Vaksinasi Mandiri dari Pemerintah

Nasional
Kasus Kematian Tertinggi Selama Pandemi hingga Peluang Vaksinasi Mandiri

Kasus Kematian Tertinggi Selama Pandemi hingga Peluang Vaksinasi Mandiri

Nasional
PPKM Jawa-Bali Jilid 2, Alasan Perpanjangan hingga Perbedaan dengan Periode Pertama

PPKM Jawa-Bali Jilid 2, Alasan Perpanjangan hingga Perbedaan dengan Periode Pertama

Nasional
Kerja Sama dengan BUMN, Risma Bantu Pemulung Dapatkan Pekerjaan

Kerja Sama dengan BUMN, Risma Bantu Pemulung Dapatkan Pekerjaan

Nasional
Edhy Prabowo Minta Keluarga Dibolehkan Menjenguk ke Rutan KPK

Edhy Prabowo Minta Keluarga Dibolehkan Menjenguk ke Rutan KPK

Nasional
MK: Paling Lama 24 Maret 2021 Seluruh Sengketa Pilkada Harus Sudah Diputus

MK: Paling Lama 24 Maret 2021 Seluruh Sengketa Pilkada Harus Sudah Diputus

Nasional
KNKT Lanjutkan Pencarian CVR meskipun Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan

KNKT Lanjutkan Pencarian CVR meskipun Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan

Nasional
Satgas: Hampir Separuh Zona Merah Covid-19 Berada di Jawa dan Bali

Satgas: Hampir Separuh Zona Merah Covid-19 Berada di Jawa dan Bali

Nasional
Kasus Asabri, Kejagung Periksa Eks Dirut sebagai Saksi

Kasus Asabri, Kejagung Periksa Eks Dirut sebagai Saksi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

Nasional
Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Nasional
Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X