Kompas.com - 30/10/2020, 14:38 WIB
Ilustrasi petani SHUTTERSTOCK.com/FENLIOQIlustrasi petani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi meminta Presiden Joko Widodo mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja jika ingin anak muda tak malu menjadi petani.

"Karena omnibus law ini yang akan mengancam, artinya perlu membuktikan statement-nya itu dengan tindakan membatalkan omnibus law," ujar Rukka saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/10/2020).

Rukka menegaskan, Jokowi perlu membuktikan harapannya dengan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.

Baca juga: Menkop Teten: UU Cipta Kerja Buka Ruang Konsolidasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM

Jika tidak dibatalkan UU Cipta Kerja, kata dia, petani muda justru akan menjadi korban dari aturan sapu jagat tersebut.

Sebaliknya, dengan pembatalan tersebut, ancaman investor terhadap petani muda dapat tereduksi.

Hal itu penting dilakukan karena peran petani sangat krusial dalam ketahanan pangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini semua yang sedang terancam dengan omnibus law, jangan hanya berkata-kata, buktikan dengan tindakan," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap para anak muda tidak lagi malu dan gengsi untuk menjadi petani.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menutup acara Young Organic Festival 2020, Kamis (29/10/2020).

"Saya berharap keberadaan forum petani organik muda ini dapat mengajak lebih banyak anak-anak muda untuk kembali bertani. Tidak malu, tidak gengsi, tapi sebaliknya, bangga dan bersemangat karena menjadi petani itu mulia," kata Jokowi dalam sambutannya secara virtual.

Baca juga: Jokowi Berharap Anak Muda Tak Malu Jadi Petani

Jokowi meyakini, dengan semakin banyak anak muda menjadi petani, Indonesia dapat terbebas dari masalah impor pangan.

Sebaliknya, Indonesia justru berpotensi akan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, bahkan bisa menjadi pengekspor pangan ke berbagai negara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Nasional
Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Nasional
Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Nasional
UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

Nasional
Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Nasional
Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Nasional
Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Nasional
Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Nasional
Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Nasional
Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Nasional
Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Nasional
Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Nasional
Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Nasional
Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X