Jokowi Diminta Batalkan UU Cipta Kerja jika Ingin Anak Muda Jadi Petani

Kompas.com - 30/10/2020, 14:38 WIB
Ilustrasi petani SHUTTERSTOCK.com/FENLIOQIlustrasi petani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi meminta Presiden Joko Widodo mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja jika ingin anak muda tak malu menjadi petani.

"Karena omnibus law ini yang akan mengancam, artinya perlu membuktikan statement-nya itu dengan tindakan membatalkan omnibus law," ujar Rukka saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/10/2020).

Rukka menegaskan, Jokowi perlu membuktikan harapannya dengan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.

Baca juga: Menkop Teten: UU Cipta Kerja Buka Ruang Konsolidasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM

Jika tidak dibatalkan UU Cipta Kerja, kata dia, petani muda justru akan menjadi korban dari aturan sapu jagat tersebut.

Sebaliknya, dengan pembatalan tersebut, ancaman investor terhadap petani muda dapat tereduksi.

Hal itu penting dilakukan karena peran petani sangat krusial dalam ketahanan pangan.

"Ini semua yang sedang terancam dengan omnibus law, jangan hanya berkata-kata, buktikan dengan tindakan," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap para anak muda tidak lagi malu dan gengsi untuk menjadi petani.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menutup acara Young Organic Festival 2020, Kamis (29/10/2020).

"Saya berharap keberadaan forum petani organik muda ini dapat mengajak lebih banyak anak-anak muda untuk kembali bertani. Tidak malu, tidak gengsi, tapi sebaliknya, bangga dan bersemangat karena menjadi petani itu mulia," kata Jokowi dalam sambutannya secara virtual.

Baca juga: Jokowi Berharap Anak Muda Tak Malu Jadi Petani

Jokowi meyakini, dengan semakin banyak anak muda menjadi petani, Indonesia dapat terbebas dari masalah impor pangan.

Sebaliknya, Indonesia justru berpotensi akan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, bahkan bisa menjadi pengekspor pangan ke berbagai negara.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X