Siti Nur Azizah, Putri Wapres yang Rela Lepaskan Status ASN demi Jadi Wali Kota Tangsel

Kompas.com - 30/10/2020, 13:59 WIB
Bakal Calon Wali Kota Tangerang Selatan Siti Nur Azizah dalam wawancara dengan KompasTV KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARBakal Calon Wali Kota Tangerang Selatan Siti Nur Azizah dalam wawancara dengan KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, menjadi salah satu kandidat yang akan bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Serentak 2020 yang digelar 9 Desember mendatang.

Kehadirannya menambah daftar rentetan keluarga pejabat di Tanah Air yang mencoba peruntungannya menguasai wilayah dengan menjadi pimpinan daerah bersangkutan.

Siti Nur Azizah menggandeng Ruhamaben untuk maju dalam Pilkada Tangsel. Ia mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel pada Sabtu (5/9/2020).

Pasangan Siti Nur Azizah dan Ruhamaben diusung sejumlah partai politik, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang total mempunyai 17 kursi di DPRD Tangsel.

Baca juga: Kala Siti Nur Azizah-Ruhamaben Umbar Janji Bagi-bagi Insentif jika Menangi Pilkada Tangsel 2020

Sebelumnya, keduanya menerima surat keputusan (SK) rekomendasi untuk maju pada Pilkada Tangsel dari Partai Demokrat.

SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Rabu (22/7/2020).

Menurut Wakil Ketua 1 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tangsel Partai Demokrat Julham Firdaus, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sudah sepakat untuk mendukung Azizah Ma'ruf dan Ruhama Ben pada Pilkada Tangsel.

Demokrat sepakat berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Azizah-Ruhama.

Pasalnya, Ruhamaben maju sebagai bakal calon wakil wali kota dari PKS.

Baca juga: Jika Menang di Pilkada Tangsel, Siti Nur Azizah-Ruhamaben Beri Insentif untuk Guru Rp 600.000 per Bulan

Julham mengatakan, PKS dan Demokrat sudah memenuhi syarat untuk mengusung Azizah dan Ruhama Ben.

Hal itu karena PKS memiliki delapan kursi di DPRD Tangsel, sedangkan Demokrat sudah memiliki lima kursi.

"Kan tiket Pilkada di Tangsel 10 kursi, kalau bicara PKS dan Demokrat sudah 13 kursi. Tapi, kan bukan cuma mencukupi kursi untuk tiket pilkada," kata Julham.

Pihaknya juga melakukan komunikasi dengan beberapa partai yang belum menentukan dukungannya untuk membantu mendulang suara.

Sampai akhirnya pasangan nomor urut dua tersebut pun diusung oleh tiga partai, yakni Demokrat, PKS, dan PKB.

Baca juga: Siti Nur Azizah-Ruhamaben Juga Janji Beri Rp 1 Juta untuk Majelis Taklim jika Menang Pilkada Tangsel

Sebelumnya, Azizah telah mengikuti pendaftaran menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan kepada delapan partai yang membuka penjaringan.

Delapan partai tersebut, yakni PDI-P, PSI, PKB, PPP, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan Partai Demokrat.

Bahkan, bersama bakal calon lainnya, ia telah mengikuti fit and proper test yang telah dilakukan sebagian partai tersebut.

"Saya selalu sampaikan bahwa saya akan selalu mengikuti mekanisme di dalam kontestasi. Jadi semua partai saya ketuk pintunya dengan mengikuti konvensi dan melakukan komunikasi politik dengan partai yang bakal mendukung bakal calon wali kota khususnya saya," kata Azizah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X