Tanggapi Megawati, Politisi Demokrat: Jangan Asal Tuduh kepada Milenial

Kompas.com - 30/10/2020, 10:08 WIB
Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPolitisi Partai Demokrat Didi Irawadi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyesalkan pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan sumbangsih generasi milenial.

Didi mengatakan, tidak seharusnya Megawati menggeneralisasi generasi milenial dengan aksi anarkistis sekelompok orang pada demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa hari yang lalu.

"Megawati tidak boleh asal tuduh kepada kaum milenial terkait demo anarkis yang lalu," kata Didi dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10/2020).

Baca juga: Megawati Marahi Kader PDI-P yang Duduk Saat Nyanyikan Lagu Indonesia Raya

Didi mempersilakan Megawati mempermasalahkan demo anarkistis dalam aksi demo menolak UU Cipta Kerja. Namun, ia meminta, untuk tidak menuduh generasi milenial sebagai penyebabnya.

Didi menduga, demo anarkistis tersebut sudah direkayasa kelompok penyusup yang ingin memperkeruh suasana.

"Konteks oleh ibu Megawati sangat keliru dan tidak tepat, demo anarkis dikaitkan dengan milenial. Demo anarkis sudah pasti rekayasa kaum penyusup yang hendak bermain di air keruh. Tidak ada kaitan sama sekali dengan konteks kaum milenial," ucapnya.

Lebih lanjut, Didi berharap Megawati lebih berhati-hati dan bijak dalam menilai generasi milenial.

Selain itu, ia meminta Presiden Jokowi tetap memberi perhatian khusus bagi generasi milenial agar langkah mereka sukses ke depannya.

"Aksi demo mahasiswa menolak omnibus law perlu diapresiasi sebagai niat baik rakyat menyampaikan pesan dan kritiknya terhadap pemerintahan, demonstrasi merupakan hak rakyat yang dilindungi undang-undang," pungkasnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tanggapi Megawati: Kritik Bintang Emon, Model Oposisi Kreatif Milenial

Sebelumnya diberitakan, Megawati menanyakan sumbangsih generasi milenial saat ini yang menurutnya hanya bisa berdemonstrasi, salah satunya demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dalam beberapa hari terakhir.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X