Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Ajakan Boikot Produk Perancis

Kompas.com - 30/10/2020, 10:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyidin Junaidi meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan ajakan untuk memboikot produk Perancis.

Seruan itu sebelumnya muncul di sejumlah negara-negara di Timur Tengah seperti Qatar, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA), menyusul pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron soal Islam.

“Kepada masyarakat, umat Islam dan bangsa Indonesia yang ingin menyampaikan aspirasi penolakan silahkan, tapi dengan tertib, tidak boleh merusak dan harus mengikuti aturan main,” kata Muhyidin, Kamis (29/10/2020), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Detik-detik Teror Brutal di Gereja Notre-Dame Perancis

Di negara-negara tersebut, ia menambahkan, sejumlah produk asal produsen Perancis ditarik peredarannya dari sejumlah supermarket.

Ia meyakini, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah diplomatis untuk merespon pernyataan Macron. Tujuannya agar tidak merugikan hubungan bilateral Indonesia-Perancis ke depan.

Meski demikian, Muhyidin menyesalkan pernyataan Macron. Pasalnya, tidak semestinya seorang kepala negara mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memecah belah persatuan.

“Harusnya Presiden Macrn sadar bahwa dia hidup bersama-sama dengan umat Islam Ini membuat kondisinya tambah kacau dan panas,” ungkapnya.

Baca juga: Muslim Perancis Prihatin dan Bersimpati atas Pembunuhan di Gereja Kota Nice

Sementara itu Direktur Jaringan Moderasi Indonesia Islah Bahrawi berharap, agar umat Islam dapat menganalisa terlebih dulu pernyataan yang disampaikan Macron sebelum menyampaikan pendapat maupun bersikap lebih jauh.

“Reaksi umat Islam seringkali terjadi karena latah. Ketika sebuah isu meletup dan bergesekan dengan agama, semua orang kadang segera menutup mata, tanpa menganalisa kejadian sebenarnya. Inilah mengapa militansi umat Islam seringkali dijadikan alat bentur untuk pertempuran orang lain,” kata Islah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com