Sekjen PDI-P Bantah Anggapan Rezim Jokowi Represif

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto membantah anggapan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo represif dalam menyikapi aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers secara daring, di sela peresmian Kantor PDI-P di sejumlah daerah, Rabu (28/10/2020).

"Yang dilakukan bukan suatu bentuk represif. Represif itu gambarannya sangat jelas seperti yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru," ucap Hasto.

"Saat ini Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin itu adalah pemimpin yang terus membangun dialog mendengarkan aspirasi dari masyarakat," tutur dia.

Baca juga: ICJR Nilai Aparat Cenderung Represif Sikapi Kebebasan Berekspresi

Hasto menambahkan, penertiban yang dilakukan polisi dalam menyikapi demontrasi UU Cipta Kerja dilakukan secara wajar.

Menurut Hasto, wajar apabila polisi menangkap peserta aksi yang melakukan vandalisme dan merusak fasilitas publik.

"Hak untuk menyuarakan pendapat diatur di dalam konstitusi tetapi demontrasi tidak boleh merusak. Ketika demo sudah merusak fasilitas publik ya di situlah aparat penegak hukum harus bertindak menegakkan hukum di atas segalanya untuk memastikan keamanan dan ketertiban," kata Hasto.

Baca juga: Survei IPI: Kebebasan Sipil di Indonesia Terancam

Sebelumnya survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan, mayoritas responden setuju bahwa aparat makin semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pandangan politik dengan penguasa.

Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, berdasarkan survei yang digelar 24 hingga 30 September 2020, sebanyak 19,8 persen responden menyatakan setuju bahwa aparat semakin semena-mena.

Kemudian, 37,9 persen responden menyatakan agak setuju.

"Jadi, kalau saya gabung (jawaban) yang setuju dan agak setuju, itu mayoritas," ujar Burhanuddin dalam pemaparan hasil survei secara virtual, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Survei IPI: 69,6 Persen Responden Setuju Publik Kian Takut Sampaikan Pendapat

Sebab, jumlah responden yang menjawab kurang setuju sebesar 31,8 persen dan 4 persen menyatakan tidak setuju sama sekali.

Dengan demikian, apabila diakumulasikan, responden yang masuk kategori tak setuju bahwa aparat semakin semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pandangan politik dengan penguasa, yakni sebesar 35,8 persen.

Adapun responden yang tidak menjawab atau mengaku tak tahu yakni sebesar 5,8 persen.

Dengan temuan itu, Burhanuddin mengingatkan agar Presiden Joko Widodo berhati-hati karena lonceng menurunnya kebebasan sipil telah berbunyi.

"Beliau sebagai presiden yang lahir di era reformasi semestinya menjaga warisan paling mahal reformasi, yaitu kebebasan atau demokrasi," ucap Burhanuddin.

Baca juga: Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena terhadap yang Berseberangan secara Politik