JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) tentang kinerja pemerintah menunjukkan, sebanyak 57 persen responden berharap Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Kemudian, 55 persen responden berharap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate segera dicopot dari Kabinet Indonesia Maju dan 47 persen responden memilih Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Baca juga: IPO: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Maruf Amin Hanya 33 Persen
Kemudian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (44 persen), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (40 persen), dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (37 persen).
"Ada dua nama yang menurut saya konsisten, yaitu Terawan Agus Putranto dan juga Yasonna Laoly," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam konferensi pers daring, Rabu (28/10/2020).
Baca juga: Survei IPO: 60 Persen Responden Ingin Jokowi Segera Rombak Kabinet
Secara umum, mayoritas responden menginginkan Presiden Joko Widodo segera merombak kabinet.
Berdasarkan survei tentang wacana reshuffle, sebanyak 60 persen responden setuju dan hanya 22 persen yang menyatakan tidak setuju.
"Wacana reshuffle masih kuat," ujar Dedi.
Baca juga: Survei IPO: 51 Persen Responden Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi
Dedi menuturkan, IPO kemudian juga menanyakan soal tokoh potensial pengganti menteri-menteri yang di-reshuffle.
Beberapa nama yang muncul yaitu, Susi Pudjiastuti (40,1 persen), Arief Yahya (35,7 persen), Dahlan Iskan (32,3 persen), Ignasius Jonan (26,6 persen), dan Sandiaga Uno (23,9 persen).
"Bu Susi adalah tokoh yang diharapkan untuk kembali masuk. Dilanjutkan Pak Arief Yahya, Dahlan Iskan dan Ignasius Jonan," ujarnya.
Baca juga: Survei Litbang Kompas: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Tingkat Kepuasan Penegakan Hukum Terendah
Survei dilakukan pada 12-23 Oktober 2020 dengan metode purposive sampling terhadap 170 orang opinion leader dan multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error 2,9 persen.
Pelaksanaan survei diklaim IPO dilakukan dengan pembiayaan mandiri.
IPO belum tergabung dalam perhimpunan lembaga survei atau lembaga riset, misalnya Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Saat ini, sebagai lembaga IPO sudah berusia sekitar tiga tahun.
IPO juga menyatakan sudah memenuhi syarat jika ingin mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, untuk menjadi lembaga yang melakukan hitung cepat.
Baca juga: Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Maruf: 52,5 Persen Tak Puas, 45,2 Persen Puas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.