Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPO: 57 Persen Responden Berharap Menkes Terawan Dicopot dari Kabinet

Kompas.com - 28/10/2020, 17:41 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) tentang kinerja pemerintah menunjukkan, sebanyak 57 persen responden berharap Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Kemudian, 55 persen responden berharap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate segera dicopot dari Kabinet Indonesia Maju dan 47 persen responden memilih Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Baca juga: IPO: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Maruf Amin Hanya 33 Persen

Kemudian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (44 persen), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (40 persen), dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (37 persen).

"Ada dua nama yang menurut saya konsisten, yaitu Terawan Agus Putranto dan juga Yasonna Laoly," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam konferensi pers daring, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Survei IPO: 60 Persen Responden Ingin Jokowi Segera Rombak Kabinet

Secara umum, mayoritas responden menginginkan Presiden Joko Widodo segera merombak kabinet.

Berdasarkan survei tentang wacana reshuffle, sebanyak 60 persen responden setuju dan hanya 22 persen yang menyatakan tidak setuju.

"Wacana reshuffle masih kuat," ujar Dedi.

Baca juga: Survei IPO: 51 Persen Responden Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi

Dedi menuturkan, IPO kemudian juga menanyakan soal tokoh potensial pengganti menteri-menteri yang di-reshuffle.

Beberapa nama yang muncul yaitu, Susi Pudjiastuti (40,1 persen), Arief Yahya (35,7 persen), Dahlan Iskan (32,3 persen), Ignasius Jonan (26,6 persen), dan Sandiaga Uno (23,9 persen).

"Bu Susi adalah tokoh yang diharapkan untuk kembali masuk. Dilanjutkan Pak Arief Yahya, Dahlan Iskan dan Ignasius Jonan," ujarnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Tingkat Kepuasan Penegakan Hukum Terendah

Survei dilakukan pada 12-23 Oktober 2020 dengan metode purposive sampling terhadap 170 orang opinion leader dan multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error 2,9 persen.

Pelaksanaan survei diklaim IPO dilakukan dengan pembiayaan mandiri.

IPO belum tergabung dalam perhimpunan lembaga survei atau lembaga riset, misalnya Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Saat ini, sebagai lembaga IPO sudah berusia sekitar tiga tahun.

IPO juga menyatakan sudah memenuhi syarat jika ingin mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, untuk menjadi lembaga yang melakukan hitung cepat.

Baca juga: Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Maruf: 52,5 Persen Tak Puas, 45,2 Persen Puas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com