Dampak Covid-19, Bawaslu Mengaku Kesulitan Rekrut Pengawas TPS

Kompas.com - 28/10/2020, 16:29 WIB
Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah melakukan proses rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengawasi jalannya pencoblosan Pilkada 9 Desember 2020.

Di saat bersamaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sedang merekrut kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) atau petugas TPS.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengungkap, tidak mudah merekrut pengawas dan petugas TPS di masa pandemi Covid-19. Banyak yang merasa takut terlibat sebagai pengawas ataupun petugas TPS lantaran khawatir terhadap penularan virus.

Baca juga: Politik Dinasti Meningkat Tiap Pilkada, Pengamat Ingatkan Bahayanya

"Tidak mudah ternyata untuk mencari sumber daya manusia yang mau mengabdikan untuk proses ini di tingkat TPS," kata Abhan dalam sebuah diskusi daring, Rabu (28/10/2020).

"Macam-macam alasannya, ada yang merasa takut menjadi penyelenggara di TPS karena seharian harus kontak dengan masyarakat, khawatir kalau tertular dan sebagainya," tuturnya.

Alasan lainnya, kata Abhan, masyarakat merasa takut lantaran untuk dapat bertugas di hari pemungutan suara, petugas dan pengawas wajib bebas dari Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil rapid test.

Padahal, KPU membutuhkan tujuh orang KPPS di setiap TPS. Sementara, Bawaslu butuh satu orang pengawas untuk setiap TPS.

Menurut Abhan, kendala rekrutmen ini menjadi salah satu potensi kerawanan Pilkada. Sebab, muncul ancaman kekurangan pengawas atau petugas TPS, apalagi tahapan Pilkada terus bergulir dan hari pemungutan suara kian dekat.

"Hari ini kami sedang juga berpacu dengan waktu untuk melakukan proses rekrutmen pengawas TPS," ujarnya.

Abhan menyebut, Bawaslu dan KPU kini tengah berupaya mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat sebagai pengawas atau petugas di TPS. Ia berharap, kendala ini dapat segera terselesaikan.

"Mudah-mudahan kendala ini juga bisa tertangani segera," kata dia.

Baca juga: Wapres: Pilkada Tetap Digelar untuk Penuhi Hak Konstitusi Rakyat

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X