Dampak Covid-19, Bawaslu Mengaku Kesulitan Rekrut Pengawas TPS

Kompas.com - 28/10/2020, 16:29 WIB
Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah melakukan proses rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengawasi jalannya pencoblosan Pilkada 9 Desember 2020.

Di saat bersamaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sedang merekrut kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) atau petugas TPS.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengungkap, tidak mudah merekrut pengawas dan petugas TPS di masa pandemi Covid-19. Banyak yang merasa takut terlibat sebagai pengawas ataupun petugas TPS lantaran khawatir terhadap penularan virus.

Baca juga: Politik Dinasti Meningkat Tiap Pilkada, Pengamat Ingatkan Bahayanya

"Tidak mudah ternyata untuk mencari sumber daya manusia yang mau mengabdikan untuk proses ini di tingkat TPS," kata Abhan dalam sebuah diskusi daring, Rabu (28/10/2020).

"Macam-macam alasannya, ada yang merasa takut menjadi penyelenggara di TPS karena seharian harus kontak dengan masyarakat, khawatir kalau tertular dan sebagainya," tuturnya.

Alasan lainnya, kata Abhan, masyarakat merasa takut lantaran untuk dapat bertugas di hari pemungutan suara, petugas dan pengawas wajib bebas dari Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil rapid test.

Padahal, KPU membutuhkan tujuh orang KPPS di setiap TPS. Sementara, Bawaslu butuh satu orang pengawas untuk setiap TPS.

Menurut Abhan, kendala rekrutmen ini menjadi salah satu potensi kerawanan Pilkada. Sebab, muncul ancaman kekurangan pengawas atau petugas TPS, apalagi tahapan Pilkada terus bergulir dan hari pemungutan suara kian dekat.

"Hari ini kami sedang juga berpacu dengan waktu untuk melakukan proses rekrutmen pengawas TPS," ujarnya.

Abhan menyebut, Bawaslu dan KPU kini tengah berupaya mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat sebagai pengawas atau petugas di TPS. Ia berharap, kendala ini dapat segera terselesaikan.

"Mudah-mudahan kendala ini juga bisa tertangani segera," kata dia.

Baca juga: Wapres: Pilkada Tetap Digelar untuk Penuhi Hak Konstitusi Rakyat

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Nasional
Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Nasional
Panglima TNI Beri 59 Ekor Babi Hutan untuk Upacara Adat Bakar Batu di Papua

Panglima TNI Beri 59 Ekor Babi Hutan untuk Upacara Adat Bakar Batu di Papua

Nasional
Komisi II DPR Minta Kemendagri Terus Lacak Pemilih yang Terdaftar di DPT Tapi Belum Punya e-KTP

Komisi II DPR Minta Kemendagri Terus Lacak Pemilih yang Terdaftar di DPT Tapi Belum Punya e-KTP

Nasional
Urus Surat terkait Djoko Tjandra, Polisi Ini Mengaku Dijanjikan Uang oleh Brigjen Prasetijo

Urus Surat terkait Djoko Tjandra, Polisi Ini Mengaku Dijanjikan Uang oleh Brigjen Prasetijo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X