Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampak Covid-19, Bawaslu Mengaku Kesulitan Rekrut Pengawas TPS

Kompas.com - 28/10/2020, 16:29 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah melakukan proses rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengawasi jalannya pencoblosan Pilkada 9 Desember 2020.

Di saat bersamaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sedang merekrut kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) atau petugas TPS.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengungkap, tidak mudah merekrut pengawas dan petugas TPS di masa pandemi Covid-19. Banyak yang merasa takut terlibat sebagai pengawas ataupun petugas TPS lantaran khawatir terhadap penularan virus.

Baca juga: Politik Dinasti Meningkat Tiap Pilkada, Pengamat Ingatkan Bahayanya

"Tidak mudah ternyata untuk mencari sumber daya manusia yang mau mengabdikan untuk proses ini di tingkat TPS," kata Abhan dalam sebuah diskusi daring, Rabu (28/10/2020).

"Macam-macam alasannya, ada yang merasa takut menjadi penyelenggara di TPS karena seharian harus kontak dengan masyarakat, khawatir kalau tertular dan sebagainya," tuturnya.

Alasan lainnya, kata Abhan, masyarakat merasa takut lantaran untuk dapat bertugas di hari pemungutan suara, petugas dan pengawas wajib bebas dari Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil rapid test.

Padahal, KPU membutuhkan tujuh orang KPPS di setiap TPS. Sementara, Bawaslu butuh satu orang pengawas untuk setiap TPS.

Menurut Abhan, kendala rekrutmen ini menjadi salah satu potensi kerawanan Pilkada. Sebab, muncul ancaman kekurangan pengawas atau petugas TPS, apalagi tahapan Pilkada terus bergulir dan hari pemungutan suara kian dekat.

"Hari ini kami sedang juga berpacu dengan waktu untuk melakukan proses rekrutmen pengawas TPS," ujarnya.

Abhan menyebut, Bawaslu dan KPU kini tengah berupaya mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat sebagai pengawas atau petugas di TPS. Ia berharap, kendala ini dapat segera terselesaikan.

"Mudah-mudahan kendala ini juga bisa tertangani segera," kata dia.

Baca juga: Wapres: Pilkada Tetap Digelar untuk Penuhi Hak Konstitusi Rakyat

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com