Kompas.com - 28/10/2020, 16:12 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah, bermasker biru) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (membelakangi kamera) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/7/2020). ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (tengah, bermasker biru) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (membelakangi kamera) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/7/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei terkini tentang kinerja pemerintah dan peluang reshuffle kabinet.

Berdasarkan survei, lebih banyak responden yang tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, memaparkan sebanyak 51 persen responden tidak puas dengan kinerja Jokowi. Sementara, 49 persen mengaku puas.

Kemudian, sebanyak 67 persen tidak puas dengan kinerja Ma'ruf. Hanya 33 persen yang menyatakan puas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Maruf: 52,5 Persen Tak Puas, 45,2 Persen Puas

Faktor penilaian kepuasan terhadap Jokowi dan Ma'ruf itu meliputi kepemimpinan (75 persen), keberpihakan pada rakyat (71 persen), koordinasi antarlembaga (69 persen), integritas/tepat janji (66 persen), dan sikap empati/aspiratif (53 persen).

"Kepemimpinan adalah hal yang paling banyak disorot oleh publik. Pak Jokowi itu dianggap memiliki karakter kepemimpinan yang tidak baik di periode kedua ini, terutama adalah terlihat benar bahwa Ma'ruf Amin seolah-olah tidak terlibat dalam kebijakan-kebijakan," kata Dedi dalam konferensi pers daring, Rabu (28/10/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, IPO menanyakan soal kepercayaan publik terhadap kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Survei Tunjukkan Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Pemerintah Diminta Evaluasi

Dilihat dari sisi kinerja ketokohan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menempat posisi teratas dengan tingkat kepuasan kinerja sebesar 61 persen.

Disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 57 persen, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 49 persen, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 43 persen.

Faktor persepsi kepuasan terhadap para menteri ini berdasarkan kebijakan (51 persen), program sosial (19 persen), koordinasti antarlembaga (15 persen), dan transparansi (5 persen).

"Dari sisi persentase sebetulnya menurun. Artinya, lebih banyak publik yang merasa optimisme terhadap pemerintah itu menurun, sisi kepercayaan publik menurun. Tetapi dari sisi orang-perorang banyak tokoh-tokoh yang kemudian naik," tutur Dedi.

Baca juga: Ini Hasil Survei Litbang Kompas Terkait Isu Ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja

Kemudian, IPO mengukur tingkat kepuasan kinerja pemerintah di beberapa sektor. Berikut ini hasil survei IPO secara rinci.

Sektor Ekonomi

Buruk: 51 persen

Baik: 39 persen

Sangat buruk: 6 persen

Sangat baik: 4 persen

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Sektor Penegakan Hukum

Buruk: 56 persen

Baik: 29 persen

Sangat buruk: 8 persen

Sangat baik: 7 persen

Sektor Politik dan Keamanan

Buruk: 45 persen

Baik: 41 persen

Sangat buruk: 6 persen

Sangat baik: 8 persen

Baca juga: Survei IPI: 69,6 Persen Responden Setuju Publik Kian Takut Sampaikan Pendapat

Sektor Sosial dan Humaniora

Buruk: 43 persen

Baik: 45 persen

Sangat buruk: 7 persen

Sangat baik: 5 persen

Survei dilakukan pada 12-23 Oktober 2020 dengan metode purposive sampling terhadap 170 orang opinion leader dan multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia.

Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error 2,9 persen.

Pelaksanaan survei diklaim IPO dilakukan dengan pembiayaan mandiri.

IPO sampai saat ini belum tergabung dalam perhimpunan lembaga survei atau lembaga riset, misalnya Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Saat ini, sebagai lembaga IPO sudah berusia sekitar tiga tahun.

IPO juga menyatakan sudah memenuhi syarat jika ingin mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, untuk menjadi lembaga yang melakukan hitung cepat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Nasional
Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Nasional
Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Nasional
Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Nasional
Spesifikasi dan Asal-usul Nama 2 Kapal Perang yang Diserahkan Prabowo ke TNI AL

Spesifikasi dan Asal-usul Nama 2 Kapal Perang yang Diserahkan Prabowo ke TNI AL

Nasional
Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, Menkes Monitor Ketat Varian Corona Delta dan AY.4.2

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Menkes Monitor Ketat Varian Corona Delta dan AY.4.2

Nasional
Moeldoko: Setelah Berhasil Kendalikan Covid-19, Indonesia Dipuji Banyak Negara

Moeldoko: Setelah Berhasil Kendalikan Covid-19, Indonesia Dipuji Banyak Negara

Nasional
PAN Lirik Sejumlah Tokoh untuk Capres 2024, Ada Erick Thohir, Anies, Ganjar hingga Puan

PAN Lirik Sejumlah Tokoh untuk Capres 2024, Ada Erick Thohir, Anies, Ganjar hingga Puan

Nasional
Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 seperti Negara Lain

Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 seperti Negara Lain

Nasional
Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang 'Latihan' Peretas

Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang "Latihan" Peretas

Nasional
Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

Nasional
Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.