Kompas.com - 28/10/2020, 14:49 WIB
Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengibaratkan kondisi demokrasi pada Pilkada 2020 seperti pasien yang melakukan pemeriksaan Covid-19 melalui metode rapid test dan dinyatakan reaktif.

"Nah, kalau Pilkada kita saat ini diibaratkan Covid-19 ini, kalau kita rapid test demokrasi kita saat ini, hasilnya reaktif ya," kata Jojo dalam diskusi bertajuk "Pilkada dan Mimpi Penguatan Demokrasi dari Bawah" secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Jojo mengatakan, dinasti politik menyebabkan demokrasi pada Pilkada 2020 seperti terinfeksi virus. 

Menurut Jojo, pada Pilkada kali ini terdapat 124 calon kepala daerah yang terafiliasi dengan politik dinasti.

Baca juga: Politik Dinasti Meningkat Tiap Pilkada, Pengamat Ingatkan Bahayanya

"Ada 124 calon kepada daerah terpapar politik dinasti, itu misalnya ada 29 calon kepala daerah adalah istri dari bupati atau merupakan keluarga inti dari inkumben atau bupati," ujarnya.

Jojo mengatakan, terjadinya politik dinasti dalam demokrasi Indonesia tak terlepas dari partai politik yang buruk dalam kaderisasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mampetnya sirkulasi kader itu membuat parpol mengalami krisis kader dan karena itulah makanya, kemudian politik dinasti bisa subur ya," ucapnya.

Lebih Lanjut, Jojo mengatakan, apabila politik dinasti terus dilanjutkan, akan melahirkan oligarki baru di tingkat daerah.

Baca juga: Wapres: Pilkada Tetap Digelar untuk Penuhi Hak Konstitusi Rakyat

Menurut Jojo, indikasi oligarki tersebut memungkinkan terjadi pada Pilkada 2020.

Sebab, calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada ditentukan dan diputuskan langsung para petinggi partai di tingkat pusat.

"Artinya, masyarakat atau pemilih hanya terlibat dalam proses akhir di TPS, jadi kedaulatan rakyat ada di ekornya," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Nasional
Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Nasional
Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi Bagi Penyedia Tes

Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi Bagi Penyedia Tes

Nasional
Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Nasional
Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Nasional
Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Nasional
Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Nasional
Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.