Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampanye Daring Dinilai Kurang Diminati Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 28/10/2020, 12:36 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai, para calon kepala daerah kurang meminati metode kampanye secara daring pada Pilkada 2020.

Jerry mengatakan, calon kepala daerah masih cenderung melakukan kampanye tatap muka di berbagai daerah.

"Proses kampanye yang sekarang berlangsung para kandidat itu minim sekali menggunakan media-media daring dalam menyampaikan visi misinya atau kampanye kepada masyarakat, yang dipilih itu kampanye bertatap muka langsung mengunjungi pemilih," kata Jerry dalam diskusi bertajuk Pilkada dan Mimpi Penguatan Demokrasi Dari Bawah secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Sebulan Kampanye, Bawaslu: Kegiatan Daring Turun, Pertemuan Tatap Muka Masif

Jeirry tak mempermasalahkan metode yang dipilih calon kepala daerah dalam melakukan kampanye.

Namun, menurut dia, kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan para kandidat untuk melakukan kampanye secara daring.

"Memang pilihan daring itu disarankan karena kekhawatiran pilkada bisa jadi penularan Covid-19," ujar Jeirry.

Baca juga: Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Jerry menilai, para calon kepala daerah tidak mampu untuk melakukan terobosan dan kreativitas untuk merancang kampanye daring di daerah masing-masing.

Bahkan, penyelenggara Pilkada cenderung belum siap dalam menyiapkan aturan terkait kampanye daring.

"Tidak ada aturan detail aturan kampanye daring, yang ada kampanye tatap muka harus 50 orang harus sesuai protokol kesehatan dan lainnya," ucapnya.

"Jadi kampanye daring ini bebas dan saking bebasnya tidak diminati," pungkasnya.

Baca juga: Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan Bisa Kena Sanksi Tak Boleh Kampanye 3 Hari

Hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 270 daerah penyelenggara pilkada menunjukkan adanya penurunan jumlah kampanye daring pada 10 hari ketiga masa kampanye dibandingkan dengan 10 hari kedua.

"Pada periode 16 hingga 25 Oktober 2020 ada sebanyak 80 kegiatan kampanye metode daring. Turun dibandingkan pada periode 6 hingga 15 Oktober yaitu sebanyak 98 kegiatan," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (27/10/2020).

Afif mengatakan, penurunan jumlah itu menggambarkan bahwa kampanye daring bukan kegiatan utama yang diprioritaskan oleh tim kampanye atau pasangan calon untuk berkomunikasi dengan pemilih.

Padahal, kegiatan daring menjadi metode kampanye yang diharapkan paling banyak dilakukan di situasi pandemi Covid-19.

"Upaya mendorong peningkatan kampanye daring baik melalui media daring maupun media sosial ternyata tidak membuahkan hasil maksimal," ujar Afif.

Baca juga: Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Nasional
Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com