Kompas.com - 28/10/2020, 10:21 WIB
Pekerja menggunakan masker saat berjalan menuju perkantoran di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). PSBB kembali diterapkan mulai tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPekerja menggunakan masker saat berjalan menuju perkantoran di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). PSBB kembali diterapkan mulai tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus berupaya keras untuk mengendalikan kasus Covid-19.

Menurut Bambang, pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi untuk meningkatkan uji spesimen Covid-19 sekaligus memasifkan sosialisasi protokol kesehatan.

"Pemerintah baik pusat maupun daerah tetap terus berupaya keras dalam mengendalikan dan menangani setiap kasus Covid-19 di Indonesia hingga zero case," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Ia mendorong Kementerian Kesehatan bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melakukan pemetaan terhadap klaster-klaster baru penularan Covid-19.

Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan langkah-langkah strategis untuk memutus mata rantai penyebaran SARS-CoV-2.

"Melakukan upaya-upaya yang dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di setiap klaster, sekaligus mencegah meluasnya kluster dengan mengoptimalkan 3T (tracing, testing, and treatment) yang dapat menekan angka kasus baru Covid-19," tutur Bambang.

Bertalian dengan itu, dia mengingatkan pemerintah untuk menyampaikan data mengenai kasus Covid-19 secara transparan.

Baca juga: Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Menurut Bambang, keterbukaan informasi yang akuntabel merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat.

"Keterbukaan informasi penanganan Covid-19 ditujukan untuk kepentingan melindungi masyarakat dari berita yang tidak benar, sehingga masyarakat memahami upaya pencegahan dan penularan Covid-19 yang sudah dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Hingga Selasa (27/10/2020), pemerintah mencatat ada 396.454 kasus Covid-19 di Tanah Air, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Baca juga: Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Dari total pasien positif Covid-19, tercatat ada 60.694 kasus aktif atau 15,3 persen dari yang terkonfirmasi positif.

Sebanyak 322.248 pasien telah dinyatakan sembuh, sementara 13.512 pasien meninggal dunia.

Kasus Covid-19 telah menyebar di 502 kabupaten/kota di 34 provinsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko: Siapa pun yang Nekat Korupsi Pasti Disikat

Moeldoko: Siapa pun yang Nekat Korupsi Pasti Disikat

Nasional
Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Nasional
Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Nasional
Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Nasional
RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

Nasional
Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Nasional
AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

Nasional
KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

Nasional
Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Nasional
Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Nasional
ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

Nasional
Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X