Pemerintah Diminta Berupaya Keras Kendalikan Kasus Covid-19

Kompas.com - 28/10/2020, 10:21 WIB
Pekerja menggunakan masker saat berjalan menuju perkantoran di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). PSBB kembali diterapkan mulai tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPekerja menggunakan masker saat berjalan menuju perkantoran di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020). PSBB kembali diterapkan mulai tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus berupaya keras untuk mengendalikan kasus Covid-19.

Menurut Bambang, pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi untuk meningkatkan uji spesimen Covid-19 sekaligus memasifkan sosialisasi protokol kesehatan.

"Pemerintah baik pusat maupun daerah tetap terus berupaya keras dalam mengendalikan dan menangani setiap kasus Covid-19 di Indonesia hingga zero case," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Ia mendorong Kementerian Kesehatan bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melakukan pemetaan terhadap klaster-klaster baru penularan Covid-19.

Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan langkah-langkah strategis untuk memutus mata rantai penyebaran SARS-CoV-2.

"Melakukan upaya-upaya yang dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di setiap klaster, sekaligus mencegah meluasnya kluster dengan mengoptimalkan 3T (tracing, testing, and treatment) yang dapat menekan angka kasus baru Covid-19," tutur Bambang.

Bertalian dengan itu, dia mengingatkan pemerintah untuk menyampaikan data mengenai kasus Covid-19 secara transparan.

Baca juga: Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Menurut Bambang, keterbukaan informasi yang akuntabel merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat.

"Keterbukaan informasi penanganan Covid-19 ditujukan untuk kepentingan melindungi masyarakat dari berita yang tidak benar, sehingga masyarakat memahami upaya pencegahan dan penularan Covid-19 yang sudah dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Hingga Selasa (27/10/2020), pemerintah mencatat ada 396.454 kasus Covid-19 di Tanah Air, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Baca juga: Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Dari total pasien positif Covid-19, tercatat ada 60.694 kasus aktif atau 15,3 persen dari yang terkonfirmasi positif.

Sebanyak 322.248 pasien telah dinyatakan sembuh, sementara 13.512 pasien meninggal dunia.

Kasus Covid-19 telah menyebar di 502 kabupaten/kota di 34 provinsi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X