Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Kompas.com - 28/10/2020, 07:01 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyebut, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara ( ASN) kerap kali terjadi dalam ajang pemilihan, baik Pilkada, Pilpres maupun Pemilu Legislatif.

"Dalam setiap perhelatan pemilu baik itu legislatif, kepala daerah, maupun pemilu presiden kita pasti mencatat bahwa isu netralitas ASN selalu menjadi pembicaraan hangat," kata Tjahjo dalam sebuah webinar yang disiarkan YouTube Kementerian PANRB, Selasa (27/10/2020).

Tjahjo mengungkap, pelanggaran netralitas itu dilakukan melalui sejumlah kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori.

Sebelum pelaksanaan Pilkada misalnya, pelanggaran terjadi ketika ASN ikut dalam kegiatan partai politik atau memasang baliho bakal calon kepala daerah.

Baca juga: Menteri PANRB: Banyak ASN Gagal Paham soal Netralitas di Pilkada

Pada tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, ASN kerap kali menghadiri deklarasi bakal calon, atau mengunggah dan membagikan konten dukungan calon di sosial media.

Saat tahap penetapan calon, ASN melanggar netralitas dengan cara ikut kampanye, ikut memfasilitasi kegiatan kampanye atau mengunggah serta membagikan konten tentang kegiatan calon kepala daerah di media sosial.

"Kategori keempat adalah ikut pada tahap penetapan kepala daerah yang terpilih berupa ikut dalam pesta kemenangan kepala daerah terpilih," terang Tjahjo.

Menurut Tjahjo, hasil survei bidang pengkajian dan pengembangan sistem Komisi ASN (KASN) tahun 2018 menemukan bahwa pelanggaran netralitas ASN mayoritas disebabkan karena adanya motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan atau proyek (43,4 persen).

Baca juga: Bawaslu: Pelanggaran Netralitas ASN Terbanyak Terjadi di Medsos

Kemudian, disusul adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan calon kepala daerah/presiden dan wakil presiden/anggota legislatif (15,4 persen).

Lalu, masih kurangnya pemahaman ASN terhadap regulasi tentang netralitas (12,1 persen).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X