Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup, Anggota Komisi III Minta Penelusuran Dana Nasabah Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai, vonis yang dijatuhkan Majelis hakim terhadap Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sudah tepat.

Sebab, selain divonis penjara seumur hidup, Benny juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp 6,078 triliun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Senin (26/10/2020).

"Artinya Majelis Hakim menilai bahwa tujuan utama dari penegakkan hukum dalam kasus ini bukan hanya menghukum pelaku melainkan juga mengembalikan kerugian negara," kata Hinca saat dihubungi, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Vonis Seumur Hidup Benny Tjokro dan Heru Hidayat, Ini Fakta-fakta Sidang Kasus Jiwasraya

Namun, Hinca mengingatkan agar penegak hukum tetap melanjutkan penelusuran temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada September lalu yang menyebutkan ada indikasi aliran uang senilai Rp 100 triliun terkait kasus Jiwasraya.

Lebih lanjut, Hinca mengatakan, pertanyaan yang harus segera dijawab Kejaksaan adalah bagaimana nasib dana nasabah.

Ia mengingatkan, nasib dana nasabah tidak menjadi terlantar setelah putusan pengadilan.

"Jangan sampai terlantar dan keadilan hilang dari mereka yang tau apa-apa, tapi kehilangan masa depannya, negara harus hadir," kata dia. 

Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, divonis penjara seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Majelis hakim menilai Benny Tjokro terbukti bersalah melakukan korupsi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,807 triliun serta melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro-Heru Hidayat Wajib Bayar Uang Pengganti hingga Rp 10 Triliun

Vonis tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yakni penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp 5 miliar subsider 1 tahun penjara.