Kompas.com - 27/10/2020, 21:52 WIB
Brigjen Prasetijo Utomo tampak pakai seragam lengkap polri saat digelandang keluar Rutan Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (28/9/2020). Screenshot/Tribunnews.comBrigjen Prasetijo Utomo tampak pakai seragam lengkap polri saat digelandang keluar Rutan Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (28/9/2020).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim PN Jakarta Timur menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Majelis hakim kemudian memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan pemeriksaan perkara.

“Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Sirad di PM Jakarta Timur, Selasa (27/10/2020), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

“Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir,” kata dia.

Baca juga: Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Menurut majelis hakim, dakwaan JPU telah menjelaskan secara rinci dan tegas tentang bagaimana Prasetijo melakukan perbuatannya.

Menanggapi putusan sela majelis hakim, Prasetijo mengaku legawa sidang kasus tersebut dilanjutkan ke agenda mendengar keterangan saksi.

Namun, Prasetijo meminta agar ia bisa mengikuti sidang secara langsung di PN Jakarta Timur.

“Apabila diperkenankan kami boleh menghadiri untuk sidang berikutnya. Untuk sidang pemeriksaan saksi. Kalau boleh kami datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terima kasih,” kata Prasetijo seperti dikutip dari TribunJakarta.com.

Kuasa hukum Prasetijo juga meminta agar kliennya dihadirkan langsung untuk mengikuti sidang.

Namun, majelis hakim mengatakan sidang akan tetap digelar secara virtual mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

Nasional
KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

Nasional
Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Nasional
Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Nasional
ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

Nasional
Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Nasional
Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-Parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-Parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Nasional
Fatwa MUI: Buka Bersama di Masjid hingga Kantor Boleh Asal Taati Prokes

Fatwa MUI: Buka Bersama di Masjid hingga Kantor Boleh Asal Taati Prokes

Nasional
Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri: Sudah Bukan Saatnya Kita Tutup-tutupi Permasalahan

Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri: Sudah Bukan Saatnya Kita Tutup-tutupi Permasalahan

Nasional
Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

Nasional
Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Nasional
Satgas Sarankan Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadhan Dilakukan Pagi Hari

Satgas Sarankan Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadhan Dilakukan Pagi Hari

Nasional
Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X