SAFEnet Sebut Kelompok Kritis Diserang Lewat Ruang Digital

Kompas.com - 27/10/2020, 21:15 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network ( SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan, saat ini terjadi fenomena penggembosan demokrasi melalui ruang digital.

Hal itu didapat dari data SAFEnet berdasarkan aduan dari Januari hingga Oktober 2020.

"Kita sekarang dihantui oleh gerakan yang menghambat atau menggembosi kekuatan demokratisasi lewat digital," ujar Damar dalam diskusi bertajuk ‘Cara Aman Bergerak di Dunia Maya’, Selasa (27/10/20202).

Baca juga: Serangan Digital di Era Jokowi: Pelanggaran Hak Berpendapat dan Pembungkaman Kritik

" Serangan digital yang kami maksud adalah serangan yang tertarget pada kelompok kritis," lanjut dia.

Damar mengatakan, serangan digital itu bukanlah serangan umum melalui situs online yang kemudian korbannya ditipu atau diperas. Tapi, serangan digital yang dimaskud hanya ditujukan kepada kelompok tertentu.

"Serangan digital yang kita bicarakan adalah serangan digital tertarget, yaitu kelompok masyarakat kritis yang terdiri dari jurnalis, aktivis HAM, aktivis anti korupsi, lalu teman-teman yang berjuang di masyarakat adat, itu yang termasuk dalam kelompok kritis," ujar Damar.

"Nah kelompok kritis ini yang sekarang menjadi sasaran tembak dari serangan digital itu," lanjut dia.

Berdasarkan data SAFEnet sepanjang tahun 2020, Damar mengatakan, setidaknya tercatat 60 kasus serangan digital kepada kelompok kritis. Serangan itu berupa peretasan akun media sosial hingga aplikasi pesan singkat.

"Di mana 70 persen peretasan itu dalam bentuk akun media sosial dan pengambil alihan instant messaging Whatsapp," ujar Damar.

"Dari angka tersebut, di bulan oktober ini merupakan yang paling tinggi, 16 serangan digital itu justru terjadi di bulan Oktober pada kelompok masyarakat kritis tadi," lanjut dia.

Baca juga: SAFEnet Sarankan Bintang Emon Lapor ke Polisi soal Serangan Digital

Kendati demikian, Damar mengatakan angka tersebut juga perlu di crosscheck ke masyarakat atau kelompok lain yang melakukan pendataan serupa.

Sebab, data yang didapatkan oleh SAFEnet adalah berdasarkan informasi yang diterima melalui jalur aduan.

"Kita sudah mengingatkan gerakan masyarakat sipil hati-hati ketika sekarang melalukan upaya untuk mengkondolisasi, upaya untuk menggerakkan masyarakat, mengumpulkan suara misalnya lewat petisi, mengumpulkan dukungan lewat sebuah hastag gitu ya, itu sudah tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya," tutur Damar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X