SAFEnet Sebut Kelompok Kritis Diserang Lewat Ruang Digital

Kompas.com - 27/10/2020, 21:15 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network ( SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan, saat ini terjadi fenomena penggembosan demokrasi melalui ruang digital.

Hal itu didapat dari data SAFEnet berdasarkan aduan dari Januari hingga Oktober 2020.

"Kita sekarang dihantui oleh gerakan yang menghambat atau menggembosi kekuatan demokratisasi lewat digital," ujar Damar dalam diskusi bertajuk ‘Cara Aman Bergerak di Dunia Maya’, Selasa (27/10/20202).

Baca juga: Serangan Digital di Era Jokowi: Pelanggaran Hak Berpendapat dan Pembungkaman Kritik

" Serangan digital yang kami maksud adalah serangan yang tertarget pada kelompok kritis," lanjut dia.

Damar mengatakan, serangan digital itu bukanlah serangan umum melalui situs online yang kemudian korbannya ditipu atau diperas. Tapi, serangan digital yang dimaskud hanya ditujukan kepada kelompok tertentu.

"Serangan digital yang kita bicarakan adalah serangan digital tertarget, yaitu kelompok masyarakat kritis yang terdiri dari jurnalis, aktivis HAM, aktivis anti korupsi, lalu teman-teman yang berjuang di masyarakat adat, itu yang termasuk dalam kelompok kritis," ujar Damar.

"Nah kelompok kritis ini yang sekarang menjadi sasaran tembak dari serangan digital itu," lanjut dia.

Berdasarkan data SAFEnet sepanjang tahun 2020, Damar mengatakan, setidaknya tercatat 60 kasus serangan digital kepada kelompok kritis. Serangan itu berupa peretasan akun media sosial hingga aplikasi pesan singkat.

"Di mana 70 persen peretasan itu dalam bentuk akun media sosial dan pengambil alihan instant messaging Whatsapp," ujar Damar.

"Dari angka tersebut, di bulan oktober ini merupakan yang paling tinggi, 16 serangan digital itu justru terjadi di bulan Oktober pada kelompok masyarakat kritis tadi," lanjut dia.

Baca juga: SAFEnet Sarankan Bintang Emon Lapor ke Polisi soal Serangan Digital

Kendati demikian, Damar mengatakan angka tersebut juga perlu di crosscheck ke masyarakat atau kelompok lain yang melakukan pendataan serupa.

Sebab, data yang didapatkan oleh SAFEnet adalah berdasarkan informasi yang diterima melalui jalur aduan.

"Kita sudah mengingatkan gerakan masyarakat sipil hati-hati ketika sekarang melalukan upaya untuk mengkondolisasi, upaya untuk menggerakkan masyarakat, mengumpulkan suara misalnya lewat petisi, mengumpulkan dukungan lewat sebuah hastag gitu ya, itu sudah tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya," tutur Damar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X