Kontras: Pemerintah Merasa Kritik Publik Hambat Investasi dan Ekonomi

Kompas.com - 27/10/2020, 19:39 WIB
Wakil Koordinator Kontras Feri Kusuma di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (2/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAWakil Koordinator Kontras Feri Kusuma di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (2/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator I Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras) Feri Kusuma menilai, pemerintah kerap menganggap kritik yang dilontarkan masyarakat bisa menganggu agenda investasi dan ekonomi.

" Pemerintah merasa kritik itu menghambat agenda-egenda investasi, ekonomi, yang itu membuat pemerintah merasa terganggu dengan apa yang kita sampaikan," ujar Feri dalam diskusi "Demokrasi dan HAM, Refleksi Setahun Kabinet Jokowi-Amin" yang digelar Komnas HAM, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Sebaliknya, kata dia, ketika masyarakat mengeluarkan pendapat yang dianggap nyaman, pemerintah justru merasa senang.

Padahal, lanjut dia, kritik menandakan adanya kesalahan pemerintah yang semestinya diperbaiki. 

Misalnya, kasus pelanggaran HAM selama setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Ia mengungkapkan, dalam kasus pelanggaran HAM, Kontras mengungkap berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Feri mengatakan fakta yang didapatkan merupakan hasil dari advokasi yang dilakukan Kontras selama ini.

"Kalau kita merefleksi pemerintahan Jokowi, saya sudah pada satu kesimpulan, kita sudah tak ada harapan bicara HAM di pemerintahan ini," tegas Feri.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, PKS Kritik Tumbuhnya Politik Dinasti dan Kinerja Menteri

Selain itu, Feri menyatakan persoalan Indonesia saat ini adalah gagalnya memutus mata rantai impunitas kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Ironisnya, para pelaku pelanggaran HAM masa lalu justru kini banyak menduduki posisi jabatan strategis di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Para aktor-aktor yang dulunya antikritik, sangat ototriter, pada rezim Orde Baru, mendapat tempat yang sangat strategis pada kekuasaan Presiden Jokowi," terang dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Nasional
Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
 Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Nasional
YLBHI: Kasus Pelanggaran 'Fair Trial' Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

YLBHI: Kasus Pelanggaran "Fair Trial" Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

Nasional
Wapres Minta DSN-MUI Aktif Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Tanah Air

Wapres Minta DSN-MUI Aktif Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Tanah Air

Nasional
Rapat Komisi III, Jaksa Agung Diminta Batalkan Banding atas Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi

Rapat Komisi III, Jaksa Agung Diminta Batalkan Banding atas Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi

Nasional
Menkes Ingin Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19, Ilham: Kami Segera Tindak Lanjuti

Menkes Ingin Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19, Ilham: Kami Segera Tindak Lanjuti

Nasional
Anggota Komisi I DPR Ingatkan Rekrutmen Komcad Transparan dan Inklusif

Anggota Komisi I DPR Ingatkan Rekrutmen Komcad Transparan dan Inklusif

Nasional
Anggota Fraksi Gerindra Usul Restorative Justice Dipakai dalam Kasus Rizieq Shihab

Anggota Fraksi Gerindra Usul Restorative Justice Dipakai dalam Kasus Rizieq Shihab

Nasional
UPDATE: Sebaran 13.094 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 3.924

UPDATE: Sebaran 13.094 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 3.924

Nasional
UPDATE 26 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 163.526

UPDATE 26 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 163.526

Nasional
Kekhawatiran atas Pembentukan Komponen Cadangan, DPR: Kami Jalankan Fungsi Pengawasan

Kekhawatiran atas Pembentukan Komponen Cadangan, DPR: Kami Jalankan Fungsi Pengawasan

Nasional
UPDATE 26 Januari: Total Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Capai 8.881.607

UPDATE 26 Januari: Total Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Capai 8.881.607

Nasional
Komjen Listyo Sigit Berencana Integrasikan Pam Swakarsa dengan Fasilitas Kepolisian, Ini Penjelasan Polri

Komjen Listyo Sigit Berencana Integrasikan Pam Swakarsa dengan Fasilitas Kepolisian, Ini Penjelasan Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X