Kontras: Pemerintah Merasa Kritik Publik Hambat Investasi dan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator I Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Feri Kusuma menilai, pemerintah kerap menganggap kritik yang dilontarkan masyarakat bisa menganggu agenda investasi dan ekonomi.

"Pemerintah merasa kritik itu menghambat agenda-egenda investasi, ekonomi, yang itu membuat pemerintah merasa terganggu dengan apa yang kita sampaikan," ujar Feri dalam diskusi "Demokrasi dan HAM, Refleksi Setahun Kabinet Jokowi-Amin" yang digelar Komnas HAM, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Sebaliknya, kata dia, ketika masyarakat mengeluarkan pendapat yang dianggap nyaman, pemerintah justru merasa senang.

Padahal, lanjut dia, kritik menandakan adanya kesalahan pemerintah yang semestinya diperbaiki. 

Misalnya, kasus pelanggaran HAM selama setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Ia mengungkapkan, dalam kasus pelanggaran HAM, Kontras mengungkap berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Feri mengatakan fakta yang didapatkan merupakan hasil dari advokasi yang dilakukan Kontras selama ini.

"Kalau kita merefleksi pemerintahan Jokowi, saya sudah pada satu kesimpulan, kita sudah tak ada harapan bicara HAM di pemerintahan ini," tegas Feri.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, PKS Kritik Tumbuhnya Politik Dinasti dan Kinerja Menteri

Selain itu, Feri menyatakan persoalan Indonesia saat ini adalah gagalnya memutus mata rantai impunitas kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Ironisnya, para pelaku pelanggaran HAM masa lalu justru kini banyak menduduki posisi jabatan strategis di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Para aktor-aktor yang dulunya antikritik, sangat ototriter, pada rezim Orde Baru, mendapat tempat yang sangat strategis pada kekuasaan Presiden Jokowi," terang dia.