Akademisi UGM: Oligarki di Indonesia Semakin Rumit!

JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Najib Azca menyebut, praktik oligarki di Indonesia saat ini semakin menguat.

"Secara substansif, praktik oligarki masih terjadi dan ini semakin rumit," ujar Najib dalam diskusi bertajuk 'Demokrasi dan HAM, Refleksi Setahun Kabinet Jokowi-Amin' yang digelar Komnas HAM, Selasa (27/10/2020).

Najib menyebut, menguatnya praktik oligarki saat ini sedikit banyak disebabkan situasi Indonesia pasca-reformasi.

Saat itu, kalangan reformis sebenarnya mengusulkan 'potong satu generasi'.

Baca juga: Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Artinya, tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemerintahan Orde Baru yang cenderung koruptif tidak diperbolehkan kembali lagi eksis sebagai pejabat pemerintahan.

Dengan demikian, Indonesia menjalani era reformasi tanpa beban.

"Tapi ketika mengalami reformasi, kita tidak berhasil melakukan langkah yang dulu sempat diusulkan, yaitu potong satu generasi. Akibatnya generasi lama ini tetap hadir dalam struktur yang baru saat ini," ujar Najib.

"Bahkan, mereka melakukan reorganisasi. Kekuatan oligarki masuk menjadi bagian yang inhern dari struktur baru yang bercorak demokrasi prosedural," lanjut dia.

Baca juga: Tak Hanya Covid-19, Jokowi Juga Dinilai Menghadapi Pagebluk Oligarki

Di sisi lain, pertarungan ekonomi global terjadi di mana Indonesia turut berada di dalam pusarannya.

Artinya, pelaku-pelaku oligarki turut bertarung di dalamnya sehingga mereka pun mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan salah satu kelompok saja.

"Sekarang, kita berada dalam pertarungan memperebutkan kekuatan kapital global agar masuk ke Indonesia. Salah satunya dengan Omnibus Law, mempermudah investasi," ujar Najib.

"Macam-macam aturan itu dikeluarkan serta punya kecenderungan meminggirkan isu HAM, meminggirkan isu ekologi," lanjut dia.