Menteri PANRB Tak Sepakat Hak Pilih ASN Dicabut

Kompas.com - 27/10/2020, 15:55 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

Saat tahap penetapan calon, ASN melanggar netralitas dengan cara ikut kampanye, ikut memfasilitasi kegiatan kampanye atau mengunggah serta membagikan konten tentang kegiatan calon kepala daerah di media sosial.

"Kategori keempat adalah ikut pada tahap penetapan kepala daerah yang terpilih berupa ikut dalam pesta kemenangan kepala daerah terpilih," ucap Tjahjo.

Baca juga: 4 ASN Ditangkap karena Pungli Dalam Rapid Test, Salah Satunya Dokter

Tjahjo mengatakan, pelanggaran terhadap netralitas ASN umumnya muncul dari individu, bukan kelembagaan.

Banyak ASN yang dinilai masih gagal paham terkait netralitas ASN dalam pemilu.

Padahal, kewajiban netralitas ASN itu telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, khususnya Pasal 2 huruf f.

"Masih ada teman-teman kita di ASN yang dalam tanda petik gagal paham ataupun salah paradigma dan masih memiliki pola pikir yang belum tepat, makanya selalu berdalih bahwa posisi ASN itu dilematis, maju kena, mundur, kena netral pun kena. Barangkali ini yang tidak demikian aturannya, karena aturan-aturan perundangannya sudah jelas," kata Tjahjo.

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Hari pemungutan suara Pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KNPI Laporkan Permadi Arya terkait Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai

KNPI Laporkan Permadi Arya terkait Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai

Nasional
UPDATE 28 Januari: 166.540 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Januari: 166.540 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Sudah Saya Duga

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Sudah Saya Duga

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 87.280, Total 9.046.675 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 28 Januari: Bertambah 87.280, Total 9.046.675 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 10.792, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 842.122

UPDATE 28 Januari: Bertambah 10.792, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 842.122

Nasional
Masyarakat Dapat Gugat Pemerintah yang Lalai Tangani Pandemi Covid-19

Masyarakat Dapat Gugat Pemerintah yang Lalai Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Januari: Ada 82.676 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Januari: Ada 82.676 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 476 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 476 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Dukung Penanganan Stunting, Kemendagri Beri Akses Data Penduduk ke BKKBN

Dukung Penanganan Stunting, Kemendagri Beri Akses Data Penduduk ke BKKBN

Nasional
Jokowi Klaim Pandemi Terkendali, Pengamat: Siapa yang Membisikkan?

Jokowi Klaim Pandemi Terkendali, Pengamat: Siapa yang Membisikkan?

Nasional
Prabowo Mengenang Eks KSAD Wismoyo, Diberi Sajadah Sebelum Berangkat Operasi Militer

Prabowo Mengenang Eks KSAD Wismoyo, Diberi Sajadah Sebelum Berangkat Operasi Militer

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Nasional
'Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi...'

"Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi..."

Nasional
Pihak Kemenkes Sebut RS Tak Boleh Tarik Biaya dari Pasien Covid-19, tetapi...

Pihak Kemenkes Sebut RS Tak Boleh Tarik Biaya dari Pasien Covid-19, tetapi...

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Fadjroel: Presiden Jokowi Tegas soal Pemerintahan Antikorupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Fadjroel: Presiden Jokowi Tegas soal Pemerintahan Antikorupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X