Kata Wapres, Pariwisata Halal Bukan Berarti Mensyariatkan Destinasi Wisata

Kompas.com - 27/10/2020, 15:37 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin membantah anggapan soal pariwisata halal yang dinilai mensyariatkan sebuah destinasi wisata.

Indonesia, kata Ma'ruf, memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata halal, tetapi belum tergarap dengan baik.

Itu karena masih banyak yang beranggapan keliru tentang pariwisata halal.

Baca juga: Pariwisata Halal di Taiwan, Ini Bedanya Dulu dan Sekarang

"Masih ada pemahaman yang keliru tentang pariwisata halal, seakan-akan wisata halal itu akan mensyariahkan destinasinya, sehingga mengubah ciri khas destinasi tersebut," ujar Ma'ruf di acara Seminar Internasional Isu Fikih Kontemporer pada Ekonomi dan Keuangan Syariah secara virtual, Selasa (26/10/2020).

"Padahal sebenarnya bukan demikian, wisata halal lebih banyak menyiapkan berbagai pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah," lanjut Ma'ruf.

Ma'ruf pun mencontohkan pelayanan yang dimaksud seperti ketersediaan makanan halal, tempat wudhu dan shalat yang nyaman disiapkan di hotel atau penginapan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal seperti itu, kata dia, saat ini justru telah dilakukan oleh negara-negara yang bukan berpenduduk mayoritas muslim.

Antara lain Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan masih banyak lagi.

"Tambahan pelayanan tersebut dimaksudkan supaya wisatawan dapat merasa nyaman ketika melakukan wisata di Indonesia," kata dia.

Baca juga: LIPI: Indonesia Bisa Bantu Pariwisata Halal Mendunia

Lebih jauh soal industri halal, Ma'ruf mengatakan selama ini Indonesia sudah dikenal sebagai kiblat dalam penetapan standar halal secara global.

Namun untuk memproduksi produk-produk halal, menurut Ma'ruf, Indonesia masih sangat kurang.

Dengan demikian salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun kawasan industri halal di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.