Kata Wapres, Pariwisata Halal Bukan Berarti Mensyariatkan Destinasi Wisata

Kompas.com - 27/10/2020, 15:37 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin membantah anggapan soal pariwisata halal yang dinilai mensyariatkan sebuah destinasi wisata.

Indonesia, kata Ma'ruf, memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata halal, tetapi belum tergarap dengan baik.

Itu karena masih banyak yang beranggapan keliru tentang pariwisata halal.

Baca juga: Pariwisata Halal di Taiwan, Ini Bedanya Dulu dan Sekarang

"Masih ada pemahaman yang keliru tentang pariwisata halal, seakan-akan wisata halal itu akan mensyariahkan destinasinya, sehingga mengubah ciri khas destinasi tersebut," ujar Ma'ruf di acara Seminar Internasional Isu Fikih Kontemporer pada Ekonomi dan Keuangan Syariah secara virtual, Selasa (26/10/2020).

"Padahal sebenarnya bukan demikian, wisata halal lebih banyak menyiapkan berbagai pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah," lanjut Ma'ruf.

Ma'ruf pun mencontohkan pelayanan yang dimaksud seperti ketersediaan makanan halal, tempat wudhu dan shalat yang nyaman disiapkan di hotel atau penginapan.

Hal seperti itu, kata dia, saat ini justru telah dilakukan oleh negara-negara yang bukan berpenduduk mayoritas muslim.

Antara lain Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan masih banyak lagi.

"Tambahan pelayanan tersebut dimaksudkan supaya wisatawan dapat merasa nyaman ketika melakukan wisata di Indonesia," kata dia.

Baca juga: LIPI: Indonesia Bisa Bantu Pariwisata Halal Mendunia

Lebih jauh soal industri halal, Ma'ruf mengatakan selama ini Indonesia sudah dikenal sebagai kiblat dalam penetapan standar halal secara global.

Namun untuk memproduksi produk-produk halal, menurut Ma'ruf, Indonesia masih sangat kurang.

Dengan demikian salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun kawasan industri halal di kawasan ekonomi khusus (KEK).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

Nasional
Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Nasional
Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Nasional
Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Nasional
Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Nasional
'Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan'

"Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan"

Nasional
Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Nasional
Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Nasional
PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

Nasional
DVI RS Polri Serahkan 27 Jenazah Korban Pesawat SJ 182 ke Pihak Keluarga

DVI RS Polri Serahkan 27 Jenazah Korban Pesawat SJ 182 ke Pihak Keluarga

Nasional
Ingatkan Soliditas Polri, Anggota Komisi III F-PKS: Listyo Sigit Faksi Jokowi

Ingatkan Soliditas Polri, Anggota Komisi III F-PKS: Listyo Sigit Faksi Jokowi

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Bakal Tambah Jabatan untuk Tampung Jajarannya

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Bakal Tambah Jabatan untuk Tampung Jajarannya

Nasional
Anies Serahkan Koordinasi Penanganan Covid-19 ke Pusat, Ini Kata Kemenkes

Anies Serahkan Koordinasi Penanganan Covid-19 ke Pusat, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Presiden Jokowi Terbitkan PP yang Bolehkan Nama Pulau, Gunung, dan Laut Pakai Bahasa Daerah dan Asing

Presiden Jokowi Terbitkan PP yang Bolehkan Nama Pulau, Gunung, dan Laut Pakai Bahasa Daerah dan Asing

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X