Kompas.com - 27/10/2020, 14:49 WIB
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding Staf Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pihak Istana Kepresidenan melaporkan penerimaan gratifikasi sepeda lipat untuk Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan KPK merespons pemberian sepeda lipat kepada Jokowi edisi khusus Sumpah Pemuda dari CEO PT Roda Maju Bahagia, Hendra dan CEO Damn! I Love Indonesia Daniel Mananta yang juga dikenal sebagai presenter.

"KPK menyampaikan imbauan untuk melaporkan penerimaan gratifikasi sepeda lipat, jika pemberian itu ditujukan untuk pribadi Pak Jokowi," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Rombongan Pesepeda Menggowes dalam Kafe, Ini Kata Komunitas Sepeda Lipat Semarang

Ipi menurutkan, Direktorat Gratifikasi KPK telah berkoordinasi dengan pihak Istana terkait penerimaan sepeda lipat tersebut.

"Kami mendapat informasi bahwa sampai saat ini sepeda tersebut belum diterima oleh Pak Presiden dan akan dicek lebih lanjut," ujar Ipi.

Ipi pun mengingatkan, sesuai peraturan perundang-undangan, penerimaan gratifikasi mesti dilaporkan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima.

Selanjutnya, setelah laporan diterima, KPK akan menganalisa dan menetapkan status penerimaan gratifikasi tersebut, apakah menjadi milik negara atau milik penerima.

Ipi menambahkan, berdasarkan catatan KPK, Presiden Jokowi telah memberi teladan yang baik terkait pelaporan gratifikasi.

"Pada 2017 KPK pernah memberikan penghargaan kepada Presiden Jokowi sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar," kata Ipi.

Baca juga: Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Diketahui, Daniel dan Hendra memberikan sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda untuk Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Senin (26/10/2020).

Dikutip dari siaran persnya, Moeldoko menyebut Pemerintah sangat mendukung pengembangan produk buatan anak bangsa.

"Saat ini banyak sekali produk-produk buatan anak bangsa dengan kualitas baik yang sudah tembus pasar global. Pemerintah akan terus memberikan dukungan agar produk-produk ini dapat berkembang dengan baik. Kini saatnya produk Indonesia merajai dunia," ujar Moeldoko.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 7 Mei : Bertambah 167, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 46.663 Orang

UPDATE 7 Mei : Bertambah 167, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 46.663 Orang

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Sebut Solusi Relokasi Sudah Ditawarkan sejak Lama

Pengurus GKI Yasmin Sebut Solusi Relokasi Sudah Ditawarkan sejak Lama

Nasional
UPDATE 7 Mei: Ada 84.430 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 7 Mei: Ada 84.430 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 7 Mei: Ada 98.546 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 7 Mei: Ada 98.546 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 7 Mei: Tambah 5.891 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.558.423

UPDATE 7 Mei: Tambah 5.891 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.558.423

Nasional
UPDATE 7 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.078.279

UPDATE 7 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.078.279

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.327 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Ada 1.703.632

UPDATE: Bertambah 6.327 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Ada 1.703.632

Nasional
Kemenko Polhukam hingga Polri Diminta Dorong Penyelesaian Kasus GKI Yasmin

Kemenko Polhukam hingga Polri Diminta Dorong Penyelesaian Kasus GKI Yasmin

Nasional
Pelarian Eddy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tahu Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya

Pelarian Eddy Tansil dari Penjara, Kalapas Baru Tahu Sang Koruptor Kabur 2 Hari Berikutnya

Nasional
NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

NIK Sudah Diintegrasikan, Kemendagri Nilai Perlindungan Data Pribadi Mendesak

Nasional
Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

Nasional
Dukung Silaturahmi Virtual, Kemenkominfo Pastikan Layanan Internet Bagus Saat Lebaran

Dukung Silaturahmi Virtual, Kemenkominfo Pastikan Layanan Internet Bagus Saat Lebaran

Nasional
Menag: Kapasitas Gereja Tak Boleh Lebih dari 50 Persen Saat Ibadah Kenaikan Isa Almasih

Menag: Kapasitas Gereja Tak Boleh Lebih dari 50 Persen Saat Ibadah Kenaikan Isa Almasih

Nasional
GKI Yasmin: Tawaran Bima Arya Tidak Berlandaskan Hukum dan Konstitusi

GKI Yasmin: Tawaran Bima Arya Tidak Berlandaskan Hukum dan Konstitusi

Nasional
MK Kembali Terima 8 Gugatan Sengketa Hasil Pilkada 2020 Setelah Pelaksanaan PSU

MK Kembali Terima 8 Gugatan Sengketa Hasil Pilkada 2020 Setelah Pelaksanaan PSU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X