Jadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Papua, Wapres Usung Sektor Pendidikan

Kompas.com - 27/10/2020, 14:38 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di ulnag tahun DPD RI ke-16, Kamis (1/10/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di ulnag tahun DPD RI ke-16, Kamis (1/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, pemerintah memiliki terobosan khusus dalam rangka menyejahterakan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal tersebut sesuai dengan penunjukkan Ma'ruf oleh Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 pada 29 September 2020.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, ada banyak terobosan khusus yang dilakukan pemerintah untuk tim Papua yang dipimpin Wapres Ma'ruf Amin.

"Garis besarnya itu, pemerintah bagaimana menyejahterakan masyarakat Papua," ujar Masduki kepada wartawan, Selasa (26/10/2020).

Baca juga: Pemerintah Terima Pelepasan Tanah Adat Papua 1 Hektar

Masduki mengatakan, masyarakat Papua dan Papua Barat ingin disejahterakan melalui pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).

Dengan demikian, sektor pendidikan menjadi sektor unggulan yang akan dilaksanakan dalam percepatan pembangunan Papua tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi sektor pendidikan menjadi sektor unggulan yang akan dilaksanakan," kata dia.

Sementara itu, permasalahan di Papua yang kompleks, salah satunya masih terjadi konflik juga menjadi perhatian.

Masduki mengatakan, dalam menangani konflik tersebut, pemerintah akan melakukan dengan pendekatan kesejahteraan.

"Dengan pendekatan kultural, pendekatan kultural itu harus jadi dominan faktor dalam afirmasi kebijakannya," kata dia.

Baca juga: Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Diketahui pada Selasa sore, melalui akun Instagram-nya, Wapres Ma'ruf Amin memberitahukan bahwa ia menerima laporan soal tim koordinasi Papua tersebut dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

"Sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang ditetapkan berdasarkan Keppres Nomor 20 Tahun 2020 tertanggal 29 September 2020, saya menerima laporan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa," tulis dia.

"Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provonsi Papua dan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X