Anggota Komisi IV Minta Pemerintah Dengar Saran Publik soal Jurassic Park Komodo

Kompas.com - 27/10/2020, 13:42 WIB
Komodo di Pulau Rinca KOMPAS.COM/DANI PRABOWOKomodo di Pulau Rinca
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto, meminta pemerintah mendengarkan saran berbagai kelompok masyarakat sipil soal pembangunan "Jurassic Park" di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo.

Menurut Bambang, proyek pengembangan wisata di habitat komodo itu akan mendapatkan perhatian dunia, sebab komodo merupakan satwa langka yang dilindungi.

"Pemerintah harus mendengar masukan-masukan dari pemerhati lingkungan baik dari dalam maupun luar pemerintah. Karena ini merupakan hewan langka dan negara lain pun akan memantau," ujar Bambang saat dihubungi, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Pembangunan Jurassic Park dan Kelangsungan Hidup Komodo

Dia mengatakan pemerintah harus transparan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bambang yakin, jika pemerintah mampu membuka ruang dialog, maka proyek destinasi wisata premium itu bisa berjalan dengan baik.

"Sekarang kan era transparansi, sehingga peran masyarakat dan tokoh-tokoh lingkungan perlu diakomodasi pendapatnya. Jika itu dilakukan pemerintah, pasti pembangunan di sana akan lebih baik dan para pemangku kepentingan bisa menerima," tuturnya.

Ia sepakat bahwa proyek pengembangan wisata di Taman Nasional Komodo itu harus dilakukan dengan hati-hati.

Baca juga: Pembangunan TNK bisa Bahayakan Ekosistem dan Konservasi Komodo

Politikus Partai Demokrat itu khawatir pembangunan secara sewenang-wenang akan merusak habitat komodo.

"Memang kalau serampangan bisa mengancam habitat komodo itu sendiri. Di sisi lain, mungkin pemerintah melakukan ini agar wisatawan bisa melihat dengan dekat komodo," kata Bambang.

"Jika itu konsep pemerintah, maka perlu solusi agar habitat komodo tetap aman," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, pembangunan proyek wisata di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak membahayakan populasi komodo di pulau itu.

Kepala Biro Humas KLHK Nunu Anugrah mengklaim, pembangunan proyek wisata dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan komodo di area tersebut.

"Hal ini dapat dibuktikan dengan tren populasi yang tetap stabil di lokasi wisata Loh Buaya tersebut. Artinya, apabila dikontrol dengan baik dan meminimalisasi kontak satwa, maka aktivitas wisata pada kondisi saat ini dinilai tidak membahayakan populasi komodo area wisata tersebut," kata Nunu dalam keterangan pers, Senin (26/10/2020).

Baca juga: KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

Nasional
Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Nasional
Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Nasional
Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X