Wapres Sebut Ekosistem Ekonomi Keuangan Syariah di Indonesia Lengkap

Kompas.com - 27/10/2020, 11:43 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberi sambutan di acara Haul Virtual ke-39 K.H. Abdul Hamid pada Senin (26/10/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberi sambutan di acara Haul Virtual ke-39 K.H. Abdul Hamid pada Senin (26/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia saat ini sudah dipandang memiliki ekosistem lengkap dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam webinar Majalah Infobank secara virtual, Selasa (27/10/2020).

"Dalam bidang keuangan syariah selama ini Indonesia dipandang telah memiliki ekosistem yang relatif lengkap," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, peraturan perundang-undangan, regulator, pelaku usaha dan masyarakat yang mendukung terhadap terciptanya ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air telah terbentuk.

Baca juga: Dapat Penghargaan, Maruf Amin Ceritakan Sejarah Ekonomi Syariah di Indonesia

Selain itu, posisi yang kuat juga sudah dimiliki sehingga pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang sedang dilakukan bisa lebih cepat.

Kendati demikian, kata dia, masih ada beberapa kekurangan yang harus disempurnakan.

"Seperti belum optimalnya peran lembaga keuangan syariah besar yang dapat menjadi jangkar bagi lembaga keuangan syariah lainnya dan belum masifnya keberadaan lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga yang melayani masyarakat paling bawah," terang Ma'ruf.

Oleh karena itu, pemerintah pun melakukan beberapa kebijakan untuk dapat mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah lebih luas di masyarakat serta memperkuatnya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggabungkan tiga bank syariah milik negara, yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu bank syariah yang besar.

Baca juga: Rencana Merger Tiga Bank Syariah, Wapres Minta Masyarakat Tak Khawatir

Pemerintah juga memperbesar intervensi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di Kementerian Koperasi.

Termasuk kredit usaha rakyat (KUR) syariah yang ada di bank-bank syariah, baik untuk usaha mikro, kecil maupun menengah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X