Kuasa Hukum Gus Nur Akan Ajukan Penangguhan Penahanan

Kompas.com - 27/10/2020, 11:33 WIB
Sugi Nur Raharja atau Gus Nur bersama kuasa hukumnya usai sidang di Ruang Candra, PN Surabaya, Jawa Timur, Kamis, (23/5/2019). TRIBUNMADURA.COM/SYAMSUL ARIFINSugi Nur Raharja atau Gus Nur bersama kuasa hukumnya usai sidang di Ruang Candra, PN Surabaya, Jawa Timur, Kamis, (23/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, Chandra Purna Irawan, berencana mengajukan penangguhan penahanan untuk kliennya, pada Rabu (28/10/2020). Gus Nur merupakan tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU).

"Pihak keluarga dan para alim ulama serta tokoh-tokoh masyarakat bersedia untuk menjadi penjamin," kata Chandra ketika dihubungi Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Ia mengungkapkan, selama ini kliennya bersikap kooperatif. Selain itu, penahanan Gus Nur dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan pondok pesantren milik Gus Nur.

"Ustaz Gus Nur memiliki santri-santri yang perlu untuk diperhatikan dari sisi pembinaan mengaji Al-Qur'an, nafkah dan operasional pesantren. Karena santri-santri dan operasional pesantren selama ini yang membiayai adalah ustaz Gus Nur," ucapnya.

Terkait hal tersebut, Polri mempersilakan pihak Gus Nur mengajukan penangguhan penahanan.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menuturkan, penyidik yang akan mengambil keputusan terkait permohonan tersebut.

"Silakan saja mengajukan, itu hak prerogatif penyidik nanti disetujui atau tidak," tutur Awi di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin.

Baca juga: Polri Persilakan Pihak Gus Nur Ajukan Praperadilan

Diberitakan, Gus Nur ditangkap di kediamannya di Pakis, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (24/10/2020) dini hari.

Dilansir dari ANTARA, Gus Nur ditangkap karena diduga menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dan penghinaan.

Pernyataan Gus Nur tersebut diunggah dalam sebuah akun Youtube pada 16 Oktober 2020.

Kemudian, Ketua Pengurus NU Cabang Cirebon Azis Hakim melaporkan Gus Nur ke Bareskrim Polri yang terdaftar dengan nomor laporan LP/B/0596/X/2020/Bareskrim tertanggal 21 Oktober 2020.

Baca juga: Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Selain itu, Aliansi Santri Jember juga melaporkan Gus Nur ke Polres Jember, Senin (19/10/2020).

Gus Nur dilaporkan karena diduga menghina NU dalam sebuah video wawancara dengan Refly Harun di YouTube.

“Kami melaporkan atas komentarnya di media sosial YouTube saat acara bersama Saudara Refly Harun,” kata Ketua Dewan Pembina GP Ansor Jember Ayub Junaidi.

Pernyataan yang dinilai menghina adalah saat Gus Nur mengumpamakan NU sebagai bus umum yang sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya ugal-ugalan, dan isi busnya yakni PKI, liberal, dan sekuler.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mbah Rono: Gempa Bumi Tak Membunuh, yang Membunuh Infrastrukturnya

Mbah Rono: Gempa Bumi Tak Membunuh, yang Membunuh Infrastrukturnya

Nasional
Menkes: 45 Juta Penduduk Ditargetkan Divaksin pada 6 Bulan Pertama, 140 Juta 6 Bulan Berikutnya

Menkes: 45 Juta Penduduk Ditargetkan Divaksin pada 6 Bulan Pertama, 140 Juta 6 Bulan Berikutnya

Nasional
Isu KLB di Sumatera Utara, Andi Arief: Polisi Harus Bubarkan Kerumunan Ilegal

Isu KLB di Sumatera Utara, Andi Arief: Polisi Harus Bubarkan Kerumunan Ilegal

Nasional
Golkar Gelar Rapimnas Besok hingga Sabtu, Airlangga Akan Sampaikan Pernyataan Politik

Golkar Gelar Rapimnas Besok hingga Sabtu, Airlangga Akan Sampaikan Pernyataan Politik

Nasional
PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Jhoni Allen terhadap AHY dkk 17 Maret 2021

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Jhoni Allen terhadap AHY dkk 17 Maret 2021

Nasional
Tekan Penyebaran Covid-19, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Mobilitas Masyarakat

Tekan Penyebaran Covid-19, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Mobilitas Masyarakat

Nasional
Wapres Ingatkan Pandemi Covid-19 Jadi Pelajaran Penting untuk Penataan Birokrasi

Wapres Ingatkan Pandemi Covid-19 Jadi Pelajaran Penting untuk Penataan Birokrasi

Nasional
Wapres Ingin Akuisisi Talenta Terbaik Bangsa Melalui Rekrutmen Calon ASN

Wapres Ingin Akuisisi Talenta Terbaik Bangsa Melalui Rekrutmen Calon ASN

Nasional
Merasa Ditipu Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya, Djoko Tjandra Berharap Dituntut Bebas

Merasa Ditipu Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya, Djoko Tjandra Berharap Dituntut Bebas

Nasional
TNI: Pelaku Akui Mobil Pribadinya Pakai Pelat Dinas Palsu

TNI: Pelaku Akui Mobil Pribadinya Pakai Pelat Dinas Palsu

Nasional
3 Personel Polda Metro Jaya Jadi Terlapor Dugaan Unlawful Killing Laskar FPI

3 Personel Polda Metro Jaya Jadi Terlapor Dugaan Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Menpan RB: Pemerintah Susun Jadwal Penerimaan ASN dan Guru PPPK 2021

Menpan RB: Pemerintah Susun Jadwal Penerimaan ASN dan Guru PPPK 2021

Nasional
Sebut Nama Moeldoko hingga Marzuki Alie, Andi Arief Ungkap Adanya Dugaan Kudeta Terhadap Demokrat di Sumatera Utara

Sebut Nama Moeldoko hingga Marzuki Alie, Andi Arief Ungkap Adanya Dugaan Kudeta Terhadap Demokrat di Sumatera Utara

Nasional
Pelaku Video Pamer Mobil Berpelat Dinas TNI Palsu Ditangkap di Bandung

Pelaku Video Pamer Mobil Berpelat Dinas TNI Palsu Ditangkap di Bandung

Nasional
Polri Gugurkan Status Tersangka 6 Anggota Laskar FPI yang Tewas

Polri Gugurkan Status Tersangka 6 Anggota Laskar FPI yang Tewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X