Posisi Indonesia Diyakini Tetap Netral dalam Konflik LCS Usai Prabowo Kunjungi AS

Kompas.com - 27/10/2020, 10:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis (LESPERSSI) Beni Sukadis meyakini posisi Indonesia tetap netral dalam menyikapi konflik Laut China Selatan (LCS) antara China dan Amerika Serikat.

Sikap netral tersebut sehubungan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

"Saya yakin Indonesia masih netral dengan melakukan hal sama yakni tidak melakukan apa-apa, sambil terus bersikap tegas bagi pihak-pihak yang melanggar ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia," ujar Beni saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/10/2020).

Beni menuturkan, kunjungan Prabowo ke AS sangat berkaitan dengan kompetisi di LCS.

Baca juga: Prabowo Kunjungi Pentagon, Ini Sederet Kerja Sama yang Dijalin RI-AS

Menurutnya, AS berupaya meyakinkan Indonesia untuk bersepakat menghormati hukum laut internasional di wilayah LCS.

"Tentunya Indonesia sepakat bahwa semua negara harus mematuhi hukum internasional dan tidak boleh ada yang mendominasi, apalagi mengklaim sepihak sebagian wilyah LCS," kata dia.

Di samping itu, Beni menilai bahwa Indonesia akan mengambil sikap ketika terdapat negara yang terbukti melanggar kedaulatan Tanah Air.

"Jadi pesannya bagi siapapun yang melanggar kedaultan RI, jelas harus berhadapan dengan militer Indonesia. Sehingga program pengadaan alutsista sangat krusial saat ini," terang dia.

Baca juga: Pejabat Pentagon AS Bela Kunjungan Menhan Prabowo Subianto: Dia Rekan Kami

Sebelumnya, Prabowo mengunjungi AS pada 15-29 Oktober 2020. Lawatan tersebut dalam rangka memenuhi undangan Menhan AS Mark Esper. Keduanya bertemua di Gedung Pentagon, AS.

Diketahui, ketegangan antara Negeri "Panda" dan Negeri "Uncle Sam" telah meningkat selama berbulan-bulan terakhir.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Nasional
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.