MK Tolak Uji Materi UU BPJS yang Digugat Korban PHK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Permohonan uji materi ini ditolak lantaran dinilai tidak beralasan hukum.

"Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman, dalam persidangan daring yang ditayangkan YouTube MK RI, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Segera Bayar Rumah Sakit yang Layani Pasien Covid-19

Pemohon dalam perkara ini merupakan Seorang warga asal Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebagai korban PHK, keberadaan Pasal 18 Ayat (1) UU BPJS dinilai menyulitkannya menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) lantaran tak mengatur tata cara pendaftaran calon peserta BPJS dengan kriteria PBI.

Terkait dalil pemohon itu, Mahkamah berpandangan bahwa UU BPJS memang tak mengatur tata cara pendaftaran calon peserta BPJS PBI.

Namun, UU itu telah memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Baca juga: MK Tolak Permohonan Uji Materi Ketentuan soal Wakil Menteri

Adapun pengaturan lebih lanjut UU BPJS itu dituangkan dalam beberapa peraturan pelaksana, dua di antaranya yakni Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

"Oleh karenanya, menurut Mahkamah norma pasal 18 Ayat (1) UU 24/2011 junctis Perpres 82/2018 dan Permensos 21/2019 telah mengatur hal yang dipersoalkan oleh pemohon dalam memperoleh layanan kesehatan dan layanan publik lainnya melalui kepesertaan dalam BPJS bidang kesehatan," ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Dengan alasan-alasan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 18 Ayat (1) UU BPJS yang berbunyi, "Pemerintah mendaftarkan Penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS" tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Hal ini berkebalikan dengan pandangan pemohon.

Baca juga: MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Mahkamah berpandangan, Pasal 18 Ayat (1) UU BPJS justru merupakan pengejawantahan semangat jaminan sosial yang diamanatkan Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945.

"Mengenai apakah kepesertaan pemohon akan termasuk kategori PBI atau bukan menurut Mahkamah hal demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai dan memutuskannya," kata Hakim Wahiduddin.

Sebelumnya diberitakan, seorang warga asal Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bernama Koko Koharudin, mengajukan uji materi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Jadi Korban PHK, Warga Asal Bantul Gugat UU BPJS ke MK

Pemohon mempersoalkan Pasal 18 Ayat (1) UU BPJS. Pemohon menilai, sebagai korban pemutusan hubungan kerja (PHK), keberadaan pasal tersebut menyulitkannya menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Padahal, pemohon sangat membutuhkan bantuan tersebut.

"Bahwa ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) UU BPJS yang memberikan hak pada pemerintah untuk mendaftarkan peserta PBI pada BPJS, telah dimanfaatkan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan/peraturan yang semakin membatasi korban PHK untuk dapat menjadi peserta PBI," bunyi petikan dokumen permohonan pemohon yang diunduh Kompas.com melalui laman resmi MK, Selasa (11/8/2020).