Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Kompas.com - 26/10/2020, 20:40 WIB
Screenshot Instagram Ulin Yusron Komisaris BUMN ITDC Sceenshot Instagram Ulin YusronScreenshot Instagram Ulin Yusron Komisaris BUMN ITDC

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Amin AK mengaku sudah mengetahui bahwa Ulin Yusron yang ditunjuk Kementerian BUMN sebagai komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC merupakan relawan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.

Namun, Amin mengaku belum mengetahui latar belakang maupun kompetensi yang dimiliki Ulin Yusron sehingga ditunjuk menjadi komisaris.

"Saya belum mendalami Ulin Yusron itu siapa, selain sebagai timses ya. Kalau timses iya, tapi background-nya apa, kompetensinya apa, apakah nyambung dengan ini. Saya belum mendalami," kata Amin saat dihubungi, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Ulin Yusron Jadi Komisaris BUMN Dinilai sebagai Imbal Jasa Jokowi

Amin tak mempermasalahkan apabila relawan Jokowi ditunjuk sebagai komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC.

Namun, ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir mempertimbangkan profesionalitas dan kompetensinya.

"Kenapa timses kan sudah berkeringat? Ya boleh saja (ditunjuk), tetapi kompetensinya harus mendukung," ujar dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Amin juga mengatakan, BUMN memiliki aset senilai Rp 8.000 triliun dan mempunyai hutang yang harus terus dibayar.

Oleh karena itu, menurut Amin, pengelolaan BUMN harus mempertimbangkan profesionalitas, bukan pertimbangan politik.

"Kita harus bayar utang itu. Sementara (BUMN) di kelola dengan tidak profesional, dengan pendekatan politik. Saya termasuk yang berharap di periode kedua ini pak Jokowi termasuk komposisi BUMN itu ya yang background-nya meski timses tapi profesional," ucap dia.

Lebih lanjut, Amin mengatakan, pertimbangan profesional penunjukan komisaris harus mengacu pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab independensi dan keadilan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Nasional
Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

Nasional
Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.