Kompas.com - 26/10/2020, 17:14 WIB
Screenshot Instagram Ulin Yusron Komisaris BUMN ITDC Sceenshot Instagram Ulin YusronScreenshot Instagram Ulin Yusron Komisaris BUMN ITDC

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyebutkan, penunjukan Ulin Yusron sebagai komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) merupakan bentuk imbal jasa Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, Ulin yang merupakan pegiat media sosial menjadi relawan Jokowi pada Pilpres 2019. Jabatan komisaris BUMN yang diberikan ke Ulin, menurut Ujang, adalah bentuk terima kasih Presiden.

"Bentuk imbal jasa atau kompensasi atas kesuksesan Ulin mengawal pemberitaan Jokowi di Pilpres," kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

"Ada harga yang harus dibayar oleh Jokowi ke Ulin, harganya itu ya komisaris. Sebagai bentuk terima kasih telah menjadi bagian dari sekrup pemenangan di Pilpres," tuturnya.

Ujang mengatakan, ketika seorang relawan memperjuangkan kemenangan calon pemimpin, ada timbal balik. Salah satunya diwujudkan dengan pemberian jabatan komisaris BUMN.

Menurut Ujang, bukan rahasia lagi jika BUMN menjadi tempat para relawan Pilpres mendapatkan imbalan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya relawan Pilpres yang kini menjabat sebagai petinggi BUMN.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Menjadi relawan salah satu yang dikejar memang komisaris di BUMN," kata Ujang.

Praktik pemberian imbalan ini pun diprediksi masih akan terus terjadi pada kepemimpinan selanjutnya. Hal ini sulit untuk dihindari.

Menjadi persoalan apabila relawan yang ditunjuk menjadi komisaris tidak berkompeten. Jika kondisinya seperti itu, menurut Ujang, justru dapat membebani BUMN itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk meminimalisasi potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan BUMN tersebut, hal yang bisa diupayakan adalah menempatkan relawan yang kompeten dengan bidangnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X