Kompas.com - 26/10/2020, 16:54 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip ke Lapas Anak Wanita Tangerang, Senin (26/10/2020).

Sri Wahyumi merupakan terpidana kasus suap terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo tahun anggaran 2019 di Kabupaten Kepulauan Talaud.

"Senin (26/10/2020), Jaksa Eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu telah melaksanakan putusan Peninjauan Kembali No.270PK/Pid.Sus/2020 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Terpidana Sri Wahyuni Maria Manalip dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin.

Baca juga: Tahun Depan, Pemprov Jabar Bagikan Bantuan Keuangan untuk Revitalisasi Pasar

Sri Wahyumi akan menjalani masa pidana selama dua tahun di Lapas Anak Wanita Tangerang dikurangi selama berada di tahanan.

Selain itu, Ali menyebut Sri Wahyumi juga telah melunasi pembayaran denda sebesar Rp 200 juta sebagaimana putusan hakim.

"Dan telah disetorkan ke kas negara sebagai bagian asset recovery pada hari Jumat (2/10/2020)," kata Ali.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Bupati Kepulauan Talaud Diduga Minta Fee Terkait Proyek Revitalisasi Pasar

Sri Wahyumi terbukti menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo melalui orang kepercayaannya Benhur Lalenoh terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo tahun anggaran 2019 di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sri Wahyumi awalnya divonis empat tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (9/11/2019).

Namun, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Sri Wahyumi dan memangkas hukumannya menjadi dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X