Formapp Manggarai Barat Serukan Dunia Desak RI Hentikan Proyek "Jurassic Park" di TN Komodo

Kompas.com - 26/10/2020, 16:52 WIB
Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRPulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat menyerukan dunia internasional mendesak Pemerintah RI menghentikan pembangunan destinasi " Jurassic Park" di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

"Saya mengajak masyarakat dunia untuk sama-sama menyelamatkan komodo dari pemerintahan0 saat ini yang melakukan pembangunan tanpa mengedepankan aspek keberlangsungan hidup komodo dragon," ujar Ketua Formapp Manggarai Barat, Aloysius Suhartim Karya saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Aloysius menyatakan, desakan masyarakat dunia sangat dibutuhkan demi menyelamatkan hajat hidup komodo yang terancam punah akibat aktivitas pembangunan.

Baca juga: KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Ia menegaskan bahwa komodo bukan milik rakyat Indonesia saja, melainkan punya publik dunia.

"Bagi kami, komodo bukan milik kami sesungguhnya, komodo adalah milik seluruh entitas manusia di dunia," tegas dia.

Aloysius berharap dunia internasional memberikan perhatian besar terhadap ambisi Pemerintah Indonesia mengubah naturalitas habitat komodo.

Ia tak ingin pembangunan yang digencarkan Presiden Joko Widodo justru mengancam kehidupan komodo.

"Apabila masyarakat dunia mencintai komodo, merasa memiliki dan prihatin terhadap situasi komodo saat ini, serukan agar Pemerintah Indonesia menghentikan pembangunan ekstraksi di Loh Buaya, Pulau Rinca," tegas dia.

Untuk diketahui, pelaksanaan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) di Pulau Rinca ini dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pulau Rinca merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X