Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis

Kompas.com - 26/10/2020, 15:24 WIB
Presiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer. ANTARA FOTO/BIRO PERS/LUKAS/HOPresiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan mengapa pemerintah bergerak cepat dalam pengadaan vaksin virus corona Covid-19.

Selain mengembangkan vaksin sendiri, pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen vaksin, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Padahal, vaksin dari ketiga perusahaan itu belum melewati uji klinis fase 3.

"Mengapa perlu kecepatan, karena memang semua negara Tengah berlomba-lomba untuk memperoleh vaksin ini secepat-cepatnya. Dan kita tahu ini semua memang kejar-kejaran," kata Jokowi dalam rapat terbatas 'Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi' di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020).

"Semua mengejar yang namanya vaksin agar warga mereka bisa cepat pulih dan ekonominya bisa bangkit," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau

Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa vaksin tersebut baru akan disuntikkan ke masyarakat setelah melalui tahap uji klinis yang benar.

Dengan begitu, vaksin dipastikan efektif menangkal virus Covid-19 serta aman dan tak menimbulkan efek samping.

"Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi menekankan strategi komunikasi publik terkait vaksin juga harus disiapkan dengan baik.

Jokowi menugaskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibantu Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membangun strategi komunikasi ini.

"Dijelaskan komperehensif ke publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di berbagai media yang ada," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Nasional
Soal Restorative Justice yang Disinggung Listyo Sigit, Pengamat: Belum Dipahami hingga Level Bawah

Soal Restorative Justice yang Disinggung Listyo Sigit, Pengamat: Belum Dipahami hingga Level Bawah

Nasional
Kompolnas: Pam Swakarsa Bermakna Keinginan Masyarakat

Kompolnas: Pam Swakarsa Bermakna Keinginan Masyarakat

Nasional
Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X