Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan pada jajarannya akan pentingnya program vaksinasi untuk menangkal virus corona yang menyebabkan Covid-19.

"Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan agar menjadi perhatian kita semuanya betapa pentingnya yang namanya vaksin, vaksinasi," kata Jokowi dalam rapat terbatas "Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi" di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020).

"Tidak hanya berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, tidak hanya urusan kesehatan, tetapi ini juga menyangkut ekonomi," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jika vaksinasi Covid-19 berhasil dilakukan, maka Kepala Negara meyakini Indonesia bisa terbebas dari pandemi sehingga ekonomi pun akan kembali bangkit.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan vaksinasi harus efektif serta aman. Setiap vaksin yang disuntikkan ke masyarakat harus melewati tahap uji klinis yang benar.

"Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa," kata Jokowi.

Selain itu, strategi komunikasi publik terkait vaksin juga harus disiapkan dengan baik.

Baca juga: Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi menugaskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membangun strategi komunikasi ini.

"Dijelaskan komperehensif ke publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di berbagai media yang ada," kata dia.

Jokowi juga meminta jajarannya melibatkan organisasi massa keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Ia menilai peran ormas keagamaan sangat penting untuk bisa menjelaskan manfaat vaksinasi ini ke masyarakat.

"Dan meyakinkan umat mengenai kehalalan vaksin," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Adapun pemerintah sebelumnya telah menyepakati pembelian vaksin dari empat perusahaan di luar negeri, yakni Cansino, G42/Sinopharm, Sinovac, dan AstraZeneca. Keempat vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis fase 3.

Pemerintah awalnya menargetkan vaksinasi bisa mulai dilakukan pada November. Namun Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut kemungkinan vaksinasi Covid-19 molor dari rencana pemerintah.

Hal ini disebabkan tidak adanya surat otorisasi penggunaan darurat (emergency use authorization) yang menjadi wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).