Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

Kompas.com - 26/10/2020, 15:18 WIB
Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-75, Rabu, 23 September 2020.
Screengrab YouTube Sekretariat PresidenPresiden RI Joko Widodo dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-75, Rabu, 23 September 2020.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan pada jajarannya akan pentingnya program vaksinasi untuk menangkal virus corona yang menyebabkan Covid-19.

"Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan agar menjadi perhatian kita semuanya betapa pentingnya yang namanya vaksin, vaksinasi," kata Jokowi dalam rapat terbatas "Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi" di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020).

"Tidak hanya berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, tidak hanya urusan kesehatan, tetapi ini juga menyangkut ekonomi," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jika vaksinasi Covid-19 berhasil dilakukan, maka Kepala Negara meyakini Indonesia bisa terbebas dari pandemi sehingga ekonomi pun akan kembali bangkit.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan vaksinasi harus efektif serta aman. Setiap vaksin yang disuntikkan ke masyarakat harus melewati tahap uji klinis yang benar.

"Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa," kata Jokowi.

Selain itu, strategi komunikasi publik terkait vaksin juga harus disiapkan dengan baik.

Baca juga: Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi menugaskan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membangun strategi komunikasi ini.

"Dijelaskan komperehensif ke publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di berbagai media yang ada," kata dia.

Jokowi juga meminta jajarannya melibatkan organisasi massa keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Ia menilai peran ormas keagamaan sangat penting untuk bisa menjelaskan manfaat vaksinasi ini ke masyarakat.

"Dan meyakinkan umat mengenai kehalalan vaksin," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Adapun pemerintah sebelumnya telah menyepakati pembelian vaksin dari empat perusahaan di luar negeri, yakni Cansino, G42/Sinopharm, Sinovac, dan AstraZeneca. Keempat vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis fase 3.

Pemerintah awalnya menargetkan vaksinasi bisa mulai dilakukan pada November. Namun Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut kemungkinan vaksinasi Covid-19 molor dari rencana pemerintah.

Hal ini disebabkan tidak adanya surat otorisasi penggunaan darurat (emergency use authorization) yang menjadi wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Nasional
Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X