Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

Kompas.com - 26/10/2020, 15:04 WIB
Sandiaga Uno ketika berkunjung ke gerai kedua Saturdays di mal Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSandiaga Uno ketika berkunjung ke gerai kedua Saturdays di mal Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Jelang Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) pada bulan Desember mendatang, sejumlah nama kandidat calon pengganti Pelaksana Tugas Ketua Umum Suharso Monoarfa mulai bermunculan. Baik dari kalangan internal maupun eksternal partai berlambang Ka’bah itu.

Beberapa nama eksternal yang mencuat di antaranya anggota Wantimpres Mardiono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan, sesuai aturan internal partai, untuk dapat dicalonkan sebagai kandidat ketua umum, kandidat tersebut tak cukup hanya berstatus sebagai anggota partai yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Aggota (KTA).

“Tapi harus menjadi pengurus DPP (Dewan Pimpinan Pusat) atau DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) selama satu periode penuh,” kata Baidowi, Senin (26/10/2020), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Sandiaga Kader Gerindra, Bukan Cuma PPP yang Tawarkan Jadi Ketua Umum

Meski demikian, ketentuan itu adalah ketentuan yang berlaku pada saat ini. Perubahan syarat pencalonan sebagai ketua umum masih dapat berubah jika pada saat Muktamar dilangsungkan dikehendaki untuk berubah.

“Namun, AD/ART juga bisa diubah di Muktamar, makanya semua tergantung muktamirin,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengatakan, wacana pencalonan sejumlah nama eksternal partai, seperti Sandiaga, tidak cukup serius dibahas di internal partai. Ia mensinyalir, nama Sandiaga muncul di dalam sebuah obrolan informal.

Dugaan itu dikuatkan dengan tidak adannya langkah politik yang cukup konkrit seperti yang diatur di dalam mekanisme internal partai, seperti menjadi kader partai.

Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani mengungkap sejumlah nama yang diusulkan sebagai kandidat Ketua Umum PPP. Selain eksternal, dari internal nama yang mencuat yaitu petahana dan kader senior PPP Ahmad Muqowam.

Arsul menyatakan, munculnya nama-nama di luar PPP menunjukkan bahwa Muktamar partai berbasis pada tradisi demokrasi yang baik. Oleh karena itu, seluruh aspirasi dan usulan calon ketua umum terbuka untuk disampaikan.

Baca juga: Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Namun demikian, untuk bisa dicalonkan sebagai ketua umum, harus memenuhi syarat yaitu pernah menjabat sebagai pengurus DPP PPP minimal satu periode.

“Di AD/ART PPP memang dipersyaratkan siapapun yang menjadi Ketum PPP pernah terlebih dahulu selama satu periode duduk di kepengurusan DPP PPP,” ucapnya.

Muktamar IX PPP rencananya akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan pada pertengahan Desember 2020. Sulawesi Selatan dipilih karena menjadi salah satu lumbung suara PPP.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Bagaimana Peluang Sandiaga Uno Jadi Ketua Umum PPP? Ini Penjelasan Wasekjen"



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X