Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

Kompas.com - 26/10/2020, 15:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Jelang Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada bulan Desember mendatang, sejumlah nama kandidat calon pengganti Pelaksana Tugas Ketua Umum Suharso Monoarfa mulai bermunculan. Baik dari kalangan internal maupun eksternal partai berlambang Ka’bah itu.

Beberapa nama eksternal yang mencuat di antaranya anggota Wantimpres Mardiono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan, sesuai aturan internal partai, untuk dapat dicalonkan sebagai kandidat ketua umum, kandidat tersebut tak cukup hanya berstatus sebagai anggota partai yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Aggota (KTA).

“Tapi harus menjadi pengurus DPP (Dewan Pimpinan Pusat) atau DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) selama satu periode penuh,” kata Baidowi, Senin (26/10/2020), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Sandiaga Kader Gerindra, Bukan Cuma PPP yang Tawarkan Jadi Ketua Umum

Meski demikian, ketentuan itu adalah ketentuan yang berlaku pada saat ini. Perubahan syarat pencalonan sebagai ketua umum masih dapat berubah jika pada saat Muktamar dilangsungkan dikehendaki untuk berubah.

“Namun, AD/ART juga bisa diubah di Muktamar, makanya semua tergantung muktamirin,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengatakan, wacana pencalonan sejumlah nama eksternal partai, seperti Sandiaga, tidak cukup serius dibahas di internal partai. Ia mensinyalir, nama Sandiaga muncul di dalam sebuah obrolan informal.

Dugaan itu dikuatkan dengan tidak adannya langkah politik yang cukup konkrit seperti yang diatur di dalam mekanisme internal partai, seperti menjadi kader partai.

Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani mengungkap sejumlah nama yang diusulkan sebagai kandidat Ketua Umum PPP. Selain eksternal, dari internal nama yang mencuat yaitu petahana dan kader senior PPP Ahmad Muqowam.

Arsul menyatakan, munculnya nama-nama di luar PPP menunjukkan bahwa Muktamar partai berbasis pada tradisi demokrasi yang baik. Oleh karena itu, seluruh aspirasi dan usulan calon ketua umum terbuka untuk disampaikan.

Baca juga: Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Namun demikian, untuk bisa dicalonkan sebagai ketua umum, harus memenuhi syarat yaitu pernah menjabat sebagai pengurus DPP PPP minimal satu periode.

“Di AD/ART PPP memang dipersyaratkan siapapun yang menjadi Ketum PPP pernah terlebih dahulu selama satu periode duduk di kepengurusan DPP PPP,” ucapnya.

Muktamar IX PPP rencananya akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan pada pertengahan Desember 2020. Sulawesi Selatan dipilih karena menjadi salah satu lumbung suara PPP.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Bagaimana Peluang Sandiaga Uno Jadi Ketua Umum PPP? Ini Penjelasan Wasekjen"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TKN Indikasikan Prabowo Akan Temui Jokowi dan Megawati Usai Bertemu SBY

TKN Indikasikan Prabowo Akan Temui Jokowi dan Megawati Usai Bertemu SBY

Nasional
Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Banten, BMKG Imbau Hindari Bangunan Retak

Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Banten, BMKG Imbau Hindari Bangunan Retak

Nasional
Gempa Magnitudo 5,7 di Banten Dirasakan sampai Bandung

Gempa Magnitudo 5,7 di Banten Dirasakan sampai Bandung

Nasional
Bertemu SBY secara Tertutup, Prabowo Diduga Minta Saran untuk Susun Kabinet

Bertemu SBY secara Tertutup, Prabowo Diduga Minta Saran untuk Susun Kabinet

Nasional
Survei LSI: 47 Persen Pemilih PKB dan 53 Persen Pemilih Nasdem Coblos Prabowo-Gibran

Survei LSI: 47 Persen Pemilih PKB dan 53 Persen Pemilih Nasdem Coblos Prabowo-Gibran

Nasional
LSI Ungkap Pendukung Prabowo-Gibran Melonjak Jelang Hari Pencoblosan

LSI Ungkap Pendukung Prabowo-Gibran Melonjak Jelang Hari Pencoblosan

Nasional
Prabowo-SBY Bertemu, Demokrat Sebut Penting Tukar Pikiran dengan Presiden Ke-6 RI

Prabowo-SBY Bertemu, Demokrat Sebut Penting Tukar Pikiran dengan Presiden Ke-6 RI

Nasional
Pengamat Nilai Penunjukkan AHY Jadi Menteri Belum Mampu Redam Hak Angket Kecurangan Pemilu

Pengamat Nilai Penunjukkan AHY Jadi Menteri Belum Mampu Redam Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Analisis Litbang Kompas: Gibran Faktor Utama Suara Prabowo-Gibran Meroket Sampai 58 Persen

Analisis Litbang Kompas: Gibran Faktor Utama Suara Prabowo-Gibran Meroket Sampai 58 Persen

Nasional
Survei LSI: 17,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Tak Percaya 'Real Count' KPU

Survei LSI: 17,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Tak Percaya "Real Count" KPU

Nasional
Survei LSI: 71,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Percaya Pilpres Satu Putaran

Survei LSI: 71,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Percaya Pilpres Satu Putaran

Nasional
Survei LSI: Penerima Bansos Cenderung Lebih Banyak Dukung Prabowo-Gibran

Survei LSI: Penerima Bansos Cenderung Lebih Banyak Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Survei LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu 2024 Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan

Survei LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu 2024 Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan

Nasional
LSI: Kepuasan Publik Terkait Pemilu 2024 Turun 10,9 Persen sejak Pemungutan Suara Digelar

LSI: Kepuasan Publik Terkait Pemilu 2024 Turun 10,9 Persen sejak Pemungutan Suara Digelar

Nasional
Mahfud: Hak Angket Sangat Boleh, Siapa Bilang Tidak Cocok?

Mahfud: Hak Angket Sangat Boleh, Siapa Bilang Tidak Cocok?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com