Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

Kompas.com - 26/10/2020, 15:04 WIB
Sandiaga Uno ketika berkunjung ke gerai kedua Saturdays di mal Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSandiaga Uno ketika berkunjung ke gerai kedua Saturdays di mal Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Jelang Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) pada bulan Desember mendatang, sejumlah nama kandidat calon pengganti Pelaksana Tugas Ketua Umum Suharso Monoarfa mulai bermunculan. Baik dari kalangan internal maupun eksternal partai berlambang Ka’bah itu.

Beberapa nama eksternal yang mencuat di antaranya anggota Wantimpres Mardiono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan, sesuai aturan internal partai, untuk dapat dicalonkan sebagai kandidat ketua umum, kandidat tersebut tak cukup hanya berstatus sebagai anggota partai yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Aggota (KTA).

“Tapi harus menjadi pengurus DPP (Dewan Pimpinan Pusat) atau DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) selama satu periode penuh,” kata Baidowi, Senin (26/10/2020), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Sandiaga Kader Gerindra, Bukan Cuma PPP yang Tawarkan Jadi Ketua Umum

Meski demikian, ketentuan itu adalah ketentuan yang berlaku pada saat ini. Perubahan syarat pencalonan sebagai ketua umum masih dapat berubah jika pada saat Muktamar dilangsungkan dikehendaki untuk berubah.

“Namun, AD/ART juga bisa diubah di Muktamar, makanya semua tergantung muktamirin,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengatakan, wacana pencalonan sejumlah nama eksternal partai, seperti Sandiaga, tidak cukup serius dibahas di internal partai. Ia mensinyalir, nama Sandiaga muncul di dalam sebuah obrolan informal.

Dugaan itu dikuatkan dengan tidak adannya langkah politik yang cukup konkrit seperti yang diatur di dalam mekanisme internal partai, seperti menjadi kader partai.

Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani mengungkap sejumlah nama yang diusulkan sebagai kandidat Ketua Umum PPP. Selain eksternal, dari internal nama yang mencuat yaitu petahana dan kader senior PPP Ahmad Muqowam.

Arsul menyatakan, munculnya nama-nama di luar PPP menunjukkan bahwa Muktamar partai berbasis pada tradisi demokrasi yang baik. Oleh karena itu, seluruh aspirasi dan usulan calon ketua umum terbuka untuk disampaikan.

Baca juga: Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Namun demikian, untuk bisa dicalonkan sebagai ketua umum, harus memenuhi syarat yaitu pernah menjabat sebagai pengurus DPP PPP minimal satu periode.

“Di AD/ART PPP memang dipersyaratkan siapapun yang menjadi Ketum PPP pernah terlebih dahulu selama satu periode duduk di kepengurusan DPP PPP,” ucapnya.

Muktamar IX PPP rencananya akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan pada pertengahan Desember 2020. Sulawesi Selatan dipilih karena menjadi salah satu lumbung suara PPP.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Bagaimana Peluang Sandiaga Uno Jadi Ketua Umum PPP? Ini Penjelasan Wasekjen"



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X