Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/10/2020, 15:04 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Jelang Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada bulan Desember mendatang, sejumlah nama kandidat calon pengganti Pelaksana Tugas Ketua Umum Suharso Monoarfa mulai bermunculan. Baik dari kalangan internal maupun eksternal partai berlambang Ka’bah itu.

Beberapa nama eksternal yang mencuat di antaranya anggota Wantimpres Mardiono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan, sesuai aturan internal partai, untuk dapat dicalonkan sebagai kandidat ketua umum, kandidat tersebut tak cukup hanya berstatus sebagai anggota partai yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Aggota (KTA).

“Tapi harus menjadi pengurus DPP (Dewan Pimpinan Pusat) atau DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) selama satu periode penuh,” kata Baidowi, Senin (26/10/2020), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Sandiaga Kader Gerindra, Bukan Cuma PPP yang Tawarkan Jadi Ketua Umum

Meski demikian, ketentuan itu adalah ketentuan yang berlaku pada saat ini. Perubahan syarat pencalonan sebagai ketua umum masih dapat berubah jika pada saat Muktamar dilangsungkan dikehendaki untuk berubah.

“Namun, AD/ART juga bisa diubah di Muktamar, makanya semua tergantung muktamirin,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengatakan, wacana pencalonan sejumlah nama eksternal partai, seperti Sandiaga, tidak cukup serius dibahas di internal partai. Ia mensinyalir, nama Sandiaga muncul di dalam sebuah obrolan informal.

Dugaan itu dikuatkan dengan tidak adannya langkah politik yang cukup konkrit seperti yang diatur di dalam mekanisme internal partai, seperti menjadi kader partai.

Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani mengungkap sejumlah nama yang diusulkan sebagai kandidat Ketua Umum PPP. Selain eksternal, dari internal nama yang mencuat yaitu petahana dan kader senior PPP Ahmad Muqowam.

Arsul menyatakan, munculnya nama-nama di luar PPP menunjukkan bahwa Muktamar partai berbasis pada tradisi demokrasi yang baik. Oleh karena itu, seluruh aspirasi dan usulan calon ketua umum terbuka untuk disampaikan.

Baca juga: Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Namun demikian, untuk bisa dicalonkan sebagai ketua umum, harus memenuhi syarat yaitu pernah menjabat sebagai pengurus DPP PPP minimal satu periode.

“Di AD/ART PPP memang dipersyaratkan siapapun yang menjadi Ketum PPP pernah terlebih dahulu selama satu periode duduk di kepengurusan DPP PPP,” ucapnya.

Muktamar IX PPP rencananya akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan pada pertengahan Desember 2020. Sulawesi Selatan dipilih karena menjadi salah satu lumbung suara PPP.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Bagaimana Peluang Sandiaga Uno Jadi Ketua Umum PPP? Ini Penjelasan Wasekjen"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com