KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Kompas.com - 26/10/2020, 14:01 WIB
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan BOPLBF melaksanakan famtrip dengan media di kawasan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Minggu, (13/9/2020). (HANDOUT/BOPLBF) HANDOUT/BOPLBFKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan BOPLBF melaksanakan famtrip dengan media di kawasan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Minggu, (13/9/2020). (HANDOUT/BOPLBF)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan, pembangunan proyek wisata di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak membahayakan populasi komodo di pulau itu.

Kepala Biro Humas KLHK Nunu Anugrah mengklaim, pembangunan proyek wisata dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan keselamatan komodo di area tersebut.

"Hal ini dapat dibuktikan dengan tren populasi yang tetap stabil di lokasi wisata Loh Buaya tersebut," kata Nunu dalam keterangan pers, Senin (26/10/2020).

"Artinya, apabila dikontrol dengan baik dan meminimalisasi kontak satwa, maka aktivitas wisata pada kondisi saat ini dinilai tidak membahayakan populasi komodo area wisata tersebut," lanjut dia.

Baca juga: KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nunu menjelaskan, estimasi populasi komodo di Loh Buaya saat ini ada sekitar 66 ekor dan jumlahnya relatif stabil. Bahkan, cenderung sedikit meningkat dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, jumlah komodo yang sering berkeliaran di sekitar area pembangunan proyek wisata di Loh Buaya diperkirakan sekitar 15 ekor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komodo-komodo tersebut memiliki perilaku berjemur setiap pagi.

Stabilnya populasi komodo menjadi indikasi bahwa pembangunan proyek tidak memengaruhi perilaku satwa komodo.

Ia pun menanggapi foto viral seekor komodo yang berhadap-hadapan dengan truk proyek di Pulau Rinca.

Baca juga: Wisata Komodo Kalah Pamor dengan Wisata Bahari di Manggarai Barat

Nunu memastikan penggunaan alat berat semisal truk di lokasi pembangunan protek wisata itu menerapkan prinsip kehati-hatian.

"Dapat dijelaskan bahwa kegiatan aktivitas pengangkutan material pembangunan yang menggunakan alat berat dilakukan karena tidak dimungkinkan menggunakan tenaga manusia. Penggunaan alat-alat berat seperti truk, ekskavator dan lain-lain, telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian," ujar dia.

Nunu mengatakan, selama pembangunan proyek wisata di Pulau Rinca, pemerintah menurunkan 5-10 ranger untuk mengawasi satwa komodo di sekitar lokasi.

Para ranger tersebut melakukan pemeriksaan keberadaan komodo, seperti di kolong-kolong bangunan hingga kolong truk pengangkut material.

"Dalam pembangunan sarana dan prasarana telah dilaksanakan protokol untuk mencegah dampak negatif dari pembangunan sarana dan prasarana tersebut terhadap satwa komodo yang diawasi oleh 5 -10 ranger," ucap Nunu.

Baca juga: Kecewa dengan Proyek Jurassic Park Pulau Rinca, Melanie Subono: Maafkan Kami, Komodo

Saat ini, pembangunan proyek wisata di Pulau Rinca telah mencapai 30 persen. Rencananya, proyek wisata akan selesai pada Juni 2021.

Melalui surat pengumuman Nomor PG.816/T.17/TU/EVLP/10/2020, pemerintah menutup sementara resort Loh Buaya dari kunjungan wisatawan dalam rangka mempercepat proses pembangunan proyek wisata.

Penutupan dilakukan sejak 26 Oktober 2020 hingga 30 Juni 2021 dan akan dievaluasi setiap dua minggu sekali.

Sementara itu, pembangunan proyek wisata ini mendapatkan kritik keras dari sejumlah kelompok masyarakat sipil.

Misalnya, forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Baca juga: Trending #SaveKomodo, Ini Sederet Fakta Seputar Komodo

Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi menilai, pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, termasuk Pulau Rinca di TN Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, akan berdampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Di antaranya, potensi perubahan bentang alam akibat pembangunan infrastruktur yang berdampak pada gangguan terhadap biodiversitas alam serta tercemarnya air tanah akibat pembangunan proyek.

Selain itu, saat ini juga ada gerakan kolektif masyarakat yang tergabung dalam "Kawan Baik Komodo".

Mereka mendorong pembangunan berkeadilan dan selaras dengan alam demi menjaga kelestarian Taman Nasional Komodo dan alam NTT.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.