Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Kompas.com - 26/10/2020, 12:59 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 telah memaksa digitalisasi sekolah dilakukan lebih cepat.

Muhadjir mengatakan, rencana digitalisasi sekolah sudah dirancang pemerintah untuk beberapa tahun ke depan. Namun, pandemi justru membuat realisasinya lebih cepat.

“Meski target secara kualitatif hasil pendidikan di Indonesia masih harus dikoreksi, namun kondisi pandemi telah memaksa digitalisasi sekolah berjalan lebih cepat," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Mendikbud Nadiem Ajukan Anggaran Rp 1,49 Triliun untuk Digitalisasi Sekolah

Muhadjir mengatakan, percepatan digitalisasi sekolah dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menjawab tantangan pandemi Covid-19.

Selama masa pandemi, sekolah yang mengharuskan anak-anak berkumpul di suatu ruangan rentan menjadi klaster penularan Covid-19.

"Inovasi seperti ini bisa menjadi batu loncatan bagi kita untuk mewujudkan negara Indonesia yang lebih maju,” kata Muhadjir.

Baca juga: Peta Jalan Pembelajaran Jarak Jauh: Peluang di Tengah Keterbatasan

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, percepatan digitalisasi di sektor pendidikan sekaligus memberi kesempatan bagi pemerintah untuk mewujudkan target Indonesia Emas pada 2045.

Apalagi Indonesia diprediksi akan menghadapi bonus demografi dengan jumlah usia produktif yang mendominasi.

"Ingat, kalau kita gagal memanfaatkan momentum bonus demografi, yang kita panen bukan bonus tapi malapetaka demografi. Jadi hikmah yang ada sekarang harus kita manfaatkan betul," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengajukan anggaran Rp 1,49 triliun untuk program digitalisasi sekolah. Program tersebut menjadi salah satu kegiatan prioritas merdeka belajar Kemendikbud untuk tahun anggaran 2021.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X