Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

JAKARTA, KOMPAS.com – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberi rapor merah terhadap satu tahun kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

FSGI menilai, kriteria ketuntasan minimum (KKM) terhadap Nadiem sebesar 75, dan menilai delapan kebijakan yang dibuat Nadiem selama setahun menjabat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (Kabiro BKHM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Evy Mulyani mengatakan, menghargai setiap masukan dan opini yang diberikan untuk Kemendikbud.

Baca juga: Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

“Kemendikbud menghargai opini dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Fokus utama kami adalah untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi peserta didik dan pendidik di Indonesia,” ujar Evy Mulyani saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/10/2020).

“Kemendikbud terbuka untuk bekerjasama dengan pihak manapun yang berniat baik memberikan kontribusi positif guna mencapai tujuan ini,” lanjut dia.

Evy mengatakan, Kemendikbud terus berupaya membangkitkan pendidikan di tengah pendemi Covid-19 dengan berbagai macam program dan kebijakan.

“Transformasi yang tanggap dan berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan saat ini menjadi tujuan agar masyarakat dapat maju, bangkit, dan pulih, khususnya dari situasi pandemi Covid-19,” kata dia.

Baca juga: FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Kemendikbud telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan program strategis guna memulihkan pendidikan di masa pandemi, salah satunya yakni relaksasi dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Penyesuaian kebijakan pelaksanaan BOS regular, BOS afirmasi, BOS kinerja agar bantuan dapat digunakan leluasa untuk kebutuhan sekolah di masa pandemi,” ucap Evy.

Kemudian, Kemendikbud juga memberi bantuan bagi mahasiswa yang sulit dengan cicilan uang kuliah tunggal (UKT) yakni dengan penundaan UKT, penurunan UKT, dan pemberian beasiswa, serta bantuan infrastruktur lainnya.

Kemendikbud juga menyalurkan bantuan kuota data internet kepada seluruh guru, siswa, mahasiswa, dan dosen.

Baca juga: FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

“Penyaluran bantuan kuota internet berjalan sesuai rencana, dimana pada Oktober periode pertama mencapai 35,7 juta peserta didik dan pendidik,” papar Evy.

Selanjutnya, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) juga terus berjalan.

Hingga saat ini, Evy mengatakan, alokasi penerima PIP pendidikan dasar dan menengah mencapai 18,1 juta siswa. Sedangkan KIP Kuliah sebanyak 200 ribu mahasiswa.

Terkait dengan kebudayaan, Kemendikbud menghadirkan pertunjukan daring yang melibatkan 1.352 pekerja seni dan 57 kelompok seni dan budaya serta kelas belajar daring seni dan budaya.

Baca juga: Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

“Mari kita terus bekerja bersama dan bergotong-royong memberikan kontribusi nyata untuk masa depan yang lebih baik bagi negara kita,” tutur Evy Mulyani.

Sebelumnya diberitakan, Federasi Serikat Guru Indonesia ( FSGI) memberi rapor merah terhadap satu tahun kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

FSGI memberikan nilai kriteria ketuntasan minimum (KKM) terhadap Nadiem sebesar 75 dan menilai delapan kebijakan yang dibuat Nadiem selama setahun menjabat.

Antara lain kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) yang mendapat nilai 100, kurikulum darurat 80, bantuan kuota internet 65, hingga pembelajaran jarak jauh (PJJ) 55.

Baca juga: FSGI Nilai 80 untuk Kebijakan Nadiem Makarim yang Ini

Alhasil, Nadiem pun mendapat nilai rata-rata 68, lebih rendah dari KKM yang ditentukan sebesar 75.

Dari hasil tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI Heru Purnomo Purnomo mengatakan, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait hal tersebut.

"FSGI mendorong Kemendikbud untuk menetapkan satu kurikulum saja dalam masa pandemi, yaitu kurikulum darurat karena situasinya bencana," ujar Heru dalam acara Rapor Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual, Minggu (25/10/2020).

"Meski di wilayah zona hijau sekalipun, jam tatap muka tetap dikurangi sehingga kurikulum harus menyesuaikan," sambungnya.