Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sandiaga Kader Gerindra, Bukan Cuma PPP yang Tawarkan Jadi Ketua Umum"

Kompas.com - 26/10/2020, 09:45 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, diusulkannya politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno dalam pemilihan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunjukkan bahwa Sandiaga memiliki pemilih yang besar.

Menurut Dasco, tidak hanya PPP yang menawarkan Sandiaga menjadi calon ketua umum partai lain.

Hal tersebut disampaikan Dasco, menanggapi nama Sandiaga Uno masuk dalam bursa calon ketua umum PPP.

"Sandi Uno adalah kader Partai Gerindra, menjabat wakil dewan pembina Partai Gerindra. Ya memang ajakan menjadi ketua umum partai lain berarti Sandi diterima dan mempunyai pemilih yang besar," kata Dasco saat dihubungi, Senin (26/10/2020).

"Sehingga kemudian enggak cuma PPP yang menawarkan," tuturnya.

Baca juga: Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Kendati demikian, Dasco meyakini, Sandiaga tidak akan menerima tawaran dari partai lain, meski diusulkan menjadi calon ketua umum.

"Kami tetap berharap Sandiaga tetap menjadi keluarga besar kami dan kami yakin Sandi tidak akan menerima ajakan partai lain," ujar Dasco.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, hingga saat ini, nama dari internal PPP yang diusulkan maju dalam pemilihan ketua umum dalam Muktamar IX PPP adalah Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan kader senior PPP Ahmad Muqowam.

Baca juga: Sandiaga Uno: Kita Harus Selamatkan Sektor Kesehatan agar Ekonomi Kita Bangkit

Namun, menurut Arsul, nama-nama lain juga diusulkan maju dalam pemilihan ketua umum seperti Wantimpres Mardiono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

"Memang saat ini banyak disebut nama yang diusulkan oleh kalangan internal PPP, mulai dari Suharso Monoarfa, Mardiono, Ahmad Muqowam, Khofifah Indarparawansa, Gus Ipul (Syaifullah Yusuf) sampai dengan Sandiaga Uno," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Megawati dan Sandiaga Jadi Jurkam Putra Jokowi, DPC Gerindra: Ini Lobi Tingkat Tinggi

Arsul mengatakan, munculnya nama-nama di luar PPP menunjukan Muktamar IX PPP berbasis pada tradisi demokrasi yang baik.

Oleh karena itu, seluruh aspirasi dan usulan calon ketua umum terbuka untuk disampaikan.

Namun, Arsul menjelaskan, untuk maju sebagai calon ketua umum PPP harus memenuhi syarat yaitu pernah menjabat sebagai pengurus DPP PPP minimal satu periode.

"Di AD/ART PPP memang dipersyaratkan siapa pun yang menjadi Ketum PPP pernah terlebih dahulu selama 1 periode duduk di kepengurusan DPP PPP," ujarnya.

Lebih lanjut, Arsul mengatakan, Muktamar IX PPP akan digelar pertengahan Desember 2020.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, para kader mengusulkan agar Muktamar IX PPP digelar di Makassar, Sulawesi Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com